Menu

Dark Mode
China Klaim Ada ‘Ikan Mata-mata’ yang Pantau Perairannya China Perketat Ekspor Indium untuk Chip AI, Ini Fakta-faktanya Microsoft Akan Cabut Dukungan Office 2021, Catat Tanggalnya! Norwegia Larang Anak SD Pakai AI Agar Tak Lupa Baca Tulis Co-founder Ubisoft Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Pesawat Proyek Raksasa di Gurun Nevada: 1.650 Antena untuk Mengintip Semesta

Headline

PKS: Sosial Distancing tak Efektif, Tanpa Ada Penegakan Aturan

badge-check


					PKS: Sosial Distancing tak Efektif, Tanpa Ada Penegakan Aturan Perbesar

PKS dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar pertemuan untuk penyerahan bantuan APD di Kantor IDI, Jakarta, Kamis (26/3). Dalam pertemuan itu mereka membahas kebijakan pemerintah hadapi corona.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai kebijakan social distancing atau physical distancing tak akan efektif jika masyarakat masih abai, dan pemerintah belum tegas dalam penerapannya.
Selain itu, Sohibul menegaskan sejak awal PKS telah menyarankan pemberlakun lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas penyebaran corona. Tetapi, yang dipilih oleh pemerintah saat ini baru sebatas imbauan physical distancing.
“Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah,” kata Sohibul usai menyerahkan bantuan APD di Kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta, Kamis (26/3)
Mantan Wakil Ketua DPR itu menganggap pilihan pemerintah untuk physical distancing tidak akan berdampak jika masih tidak ada penegakan aturan.
“Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi enggak ada enforcement, sama saja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung,” tutur Sohibul.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih juga sependapat dengan Sohibul. Dia menyarankan pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang diterapkan.
“Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau, tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan. Satu, social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi. Dua, karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai,” jelas Daeng.
Lebih lanjut, Daeng mengaku khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, maka kasus corona di Indonesia akan terus bertambah. Kekhawatirannya bertambah jika kasus corona terus naik, dan tenaga kesehatan akan kewalahan seperti di luar negeri.
“Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah,” pungkas Daeng.*
sumber kumparan.com
foto dok pks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

PKK Kelurahan Cipete Utara Dukung Gerakan RT/RW Sadar BPJS Ketenagakerjaan

11 June 2026 - 15:30 WIB

Sinergi Tanpa Batas: BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan Polri Perkuat Kolaborasi Demi Layanan Prima Korban Kecelakaan Kerja

10 June 2026 - 14:41 WIB

Resmi Pertamax Naik Jadi Rp 16.250

10 June 2026 - 07:19 WIB

Wamenaker: Kerja di Hari Libur Nasional Wajib Bayar Lembur

26 May 2026 - 21:12 WIB

Tersangka Buang Tubuh Wanita dari atas Tol Kayumanis, Karena Sakit Hati

25 May 2026 - 18:50 WIB

Trending on Headline