Menu

Dark Mode
Serang Diego Garcia, Rudal Iran Mungkin Lebih Seram dari Perkiraan Ini Rudal Majid Iran yang Rontokkan Jet Siluman Amerika Google Ungkap Cara Sideloading Baru di Android, Harus Tunggu 24 Jam Cara Praktis Bikin Kartu Lebaran AI-Style di Galaxy S26 Series 1 Syawal Tak Seragam, Netizen Sepakat Tak Debatkan Penetapan Idul Fitri Tiba-tiba Ngetweet, Cristiano Ronaldo: Eid Mubarak Semuanya!

Headline

PKS: Sosial Distancing tak Efektif, Tanpa Ada Penegakan Aturan

badge-check


					PKS: Sosial Distancing tak Efektif, Tanpa Ada Penegakan Aturan Perbesar

PKS dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar pertemuan untuk penyerahan bantuan APD di Kantor IDI, Jakarta, Kamis (26/3). Dalam pertemuan itu mereka membahas kebijakan pemerintah hadapi corona.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai kebijakan social distancing atau physical distancing tak akan efektif jika masyarakat masih abai, dan pemerintah belum tegas dalam penerapannya.
Selain itu, Sohibul menegaskan sejak awal PKS telah menyarankan pemberlakun lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas penyebaran corona. Tetapi, yang dipilih oleh pemerintah saat ini baru sebatas imbauan physical distancing.
“Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah,” kata Sohibul usai menyerahkan bantuan APD di Kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta, Kamis (26/3)
Mantan Wakil Ketua DPR itu menganggap pilihan pemerintah untuk physical distancing tidak akan berdampak jika masih tidak ada penegakan aturan.
“Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi enggak ada enforcement, sama saja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung,” tutur Sohibul.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih juga sependapat dengan Sohibul. Dia menyarankan pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang diterapkan.
“Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau, tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan. Satu, social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi. Dua, karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai,” jelas Daeng.
Lebih lanjut, Daeng mengaku khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, maka kasus corona di Indonesia akan terus bertambah. Kekhawatirannya bertambah jika kasus corona terus naik, dan tenaga kesehatan akan kewalahan seperti di luar negeri.
“Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah,” pungkas Daeng.*
sumber kumparan.com
foto dok pks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Tim PDKB PLN UPT Cirebon Tuntaskan Perbaikan Hot Spot di GI Kamojang

17 March 2026 - 13:39 WIB

Hanif Faisol: Stasiun dan Terminal Harus Miliki Dokumen Persetujuan Lingkungan

15 March 2026 - 18:46 WIB

Mudik Tenang! BPJS Kesehatan Siagakan Layanan JKN Selama Libur Lebaran 2026

15 March 2026 - 15:16 WIB

Banu Bagaskara: Kebijakan THR PPPK Paruh Waktu Tidak Adil

14 March 2026 - 11:23 WIB

Danantara Tunjuk Investor Tiongkok untuk Proyek PSEL Bogor Raya

14 March 2026 - 10:15 WIB

Trending on Bogoh Ka Bogor