Pemerintah dinilai belum mampu menerjemahkan gagasan poros maritim dunia dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Padahal, program ini selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Joko Widodo selaras dengan program nawa citanya.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman ketika menjadi pembicara dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke 52 IPB di Kampus IPB Dramaga. Menurut Irman, pemerintah perlu memberikan definisi, sosialisasi dan roadmap yang jelas soal poros maritim.
“Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang jelas dan lebih berpihak pada program ini. Program yang baik harus bisa diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum,” kata Irman.
Belum adanya roadmap yang jelas soal poros maritim, kata Irman, artinya Indonesia baru mencanangkan program itu. Namun, belum melakukan langkah perubahan besar, dari yang memunggungi laut menjadi memanfaatkan laut. Oleh karena itu, Irman menilai perlu adanya kongres kemaritiman yang akan menyamakan visi, misi, dan langkah seluruh stakeholder dalam mendukung program pemerintah.
Dikatakan Irman, sebagai negara kepulauan, Indonesia belum menjadi negara maritim. Bahkan, meski Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan indo yang menjadi alur pelayaran kapal internasional, Indonesia belum mendapatkan manfaatnya. Padahal, alur itu dilalui oleh 40 persen total perdagangan dunia atau mencapai 1.500 miliar dolar AS.
“Tapi, kita malah belum punya pelabuhan transit bagi kapal niaga internasonal,” tambahnya. Sekitar 92 persen angkutan laut kita juga masih dikuasai asing karena kebijakan pemerintah lebih perpihak pada angkutan darat. |Deni|
