Sejumlah wilayah di Pantai Utara Jawa (Pantura) menghadapi ancaman ganda berupa penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka laut yang berpotensi meningkatkan risiko genangan di kawasan pesisir pada masa mendatang.
Berdasarkan hasil riset terbaru, wilayah yang terdampak mencakup Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak. Di kawasan tersebut, laju kenaikan muka laut tercatat mencapai 2,4 milimeter hingga 4,3 milimeter per tahun.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agung Syetiawan, mengatakan fenomena penurunan tanah di Pantura dapat dipantau melalui berbagai teknologi geodesi dan penginderaan jauh.
Pemanfaatan teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), pengamatan terestris, hingga pemodelan geospasial multidata menjadi instrumen penting dalam memetakan dinamika deformasi wilayah pesisir.
“Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) juga memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura. Data tersebut digunakan sebagai validasi terhadap hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR),” ujar Agung dalam pernyataan tertulisnya dikutip Minggu (31/5/2026).
Agung mengatakan bahwa salah satu faktor utama penyebab penurunan permukaan tanah atau subsidence di kawasan pesisir adalah eksploitasi air tanah yang terus meningkat.
“Kebutuhan air bersih masyarakat maupun aktivitas budi daya seperti tambak udang vaname turut meningkatkan tekanan terhadap cadangan air tanah,” jelas Agung.
Ia menambahkan, dampak penurunan tanah semakin memperburuk ancaman kenaikan muka laut di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Berdasarkan analisis data altimetri yang dilakukan, tren kenaikan muka laut berada pada kisaran 2,4 mm hingga 4,3 mm per tahun.
Melalui pemodelan sederhana bath up model, sejumlah kawasan pesisir Pantura diperkirakan berpotensi mengalami genangan permanen apabila tidak disertai langkah mitigasi yang memadai.
Kawasan Muara Gembong serta sejumlah wilayah pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) bahkan disebut telah mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut.
Lebih lanjut, Agung menilai pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir seperti giant sea wall perlu didasarkan pada kajian geospasial yang komprehensif agar wilayah prioritas dapat ditentukan secara tepat.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan pesisir yang berbasis data geospasial, termasuk pengendalian sumur bor, rehabilitasi ekosistem mangrove, serta evaluasi pembangunan tanggul laut.
“Save water, save life, air bersih yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk generasi masa depan,” tegasnya.
Meski demikian, Agung mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam sistem pemantauan penurunan tanah. Salah satunya adalah lokasi stasiun pengamatan yang tidak selalu berada tepat di kawasan dengan laju penurunan tertinggi.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BRIN bersama Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan pengamatan episodik melalui pemasangan pilar benchmark permanen di sejumlah titik hotspot penurunan tanah yang dipantau secara berkala setiap tahun.
Sementara itu, Kepala PRGI BRIN, Rokhis Khomarudin, menegaskan bahwa persoalan penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir merupakan isu multidisiplin yang membutuhkan dukungan riset berkelanjutan.
“Pemanfaatan teknologi GIS dan remote sensing menjadi sangat penting untuk mendukung pemantauan, analisis, serta penyusunan strategi mitigasi yang berbasis data ilmiah,” pungkasnya.
Sumber: detik.com
