Panitia Khusus (Pansus) Raperda Ketertiban Umum (Tibum) DPRD Kota Bogor menerima berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pihak unsur masyarakat dalam rangka dengar pendapat tentang Raperda Tibum, Selasa (21/01/2020).
Ketua pansus Raperda Tibum, Pepen mengatakan, terkait usulan usulan dari masyarakat terhadap Pansus Tibum akan di tampung dan di bahas ulang di dalam rapat internal pansus. Soal ketertiban umum, tidak boleh lupa antara Kota dan Kabupaten, karena kadangkala ada peraturan yang diterapkan di kota tapi diperlakukan seperti warga kabupaten. “Kota itu kan punya definisi dan filosofi sendiri, tidak bisa disamakan antara kota dan kabupaten. Itu juga yang dibahas intensif dalam Pansus nanti,” ujarnya.
Menurut Pepen, harusnya sekarang masyarakat yang tinggal di kota sudah harus sadar hukum. Pemerintah dan pengusaha itu harus duduk bersama agar adanya kesamaan visi. Pengusaha itu butuh waktu dan investasi, jangan sampai kehadiran Perda menghambat investasi, tetapi masyarakat juga harus diakomodir masukannya. Masalahnya ini adalah ketegasan yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Karena seharusnya pemerintah bisa mengambil tindakan tegas kalau sudah ada perdanya.
“Masukan yang kami terima, jangan sampai Perda yang nanti ditetapkan menghambat bisnis, kalau bisa menguatkan. Kalau bicara bisnis ini kan sudah jelas kemana masuknya, yaitu pendapatan asli daerah, jadi itu harus dikuatkan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay, menuturkan, akan mendukung kebijakan kebijakan apapun, akan didukung asalkan untuk kepentingan masyarakat. “Kami memberikan masukan agar peraturan yang nanti dikeluarkan memang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kami akan dukung dan fasilitasi sebaik mungkin,” tukasnya.
rls
