Menu ✖

Dark Mode
Bukan Coding, Skill Ini yang Bakal Jadi Modal Utama Pekerja di Era AI Dari Dapur ke Pasar Digital, Teknologi Bantu Ibu Rumah Tangga Jadi Bos China Buka Taman Hiburan AI Terbesar Pertama di Dunia, Dihuni 300 Robot Raksasa AI Ekspansi Besar-besaran di Singapura, Sewa Kantor Meroket Bukan Sekadar Alamat Website, Domain Dibidik Jadi Identitas IP Timnas Pokemon Unite Indonesia Lolos Perempat Final Asian Games 2026

Kabar Politik

Oksigen Langka, Pemkot Bogor Diminta Gerak Cepat

badge-check


					Oksigen Langka, Pemkot Bogor Diminta Gerak Cepat Perbesar

Kondisi pandemi Covid-19 di Kota Bogor kian mengkhawatirkan. Selain telah ditetapkannya sebagai zona merah, jumlah warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri (isoman) juga cukup tinggi.

Berdasarkan catatan yang dimiki oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti, jumlahnya telah mencapai 52 orang.

Untuk itu, Endah pun meminta Pemerintah Kota Bogor dan tim Satgas Covid-19 Kota Bogor bergerak cepat menekan angka kematian saat menjalani isolasi mandiri ini.

Sebab berdasarkan informasi yang berhasil ia himpun, warga yang meninggal saat menjalani Isoman disebabkan oleh tidak tertangani di rumah sakit yanh sudah penuh.

Selain itu juga karena minimnya oksigen yang seharusnya menjadi salah satu cara untuk mencegah kematian.

“Terkait krisis oksigen. Kami di Komisi IV mendorong Pemkot membentuk satgas oksigen di bawah BPBD. Karena ini bencana extraordinary. sehingga Dinkes bisa focus pada tracing dan treatment, sedangkan BPBD memastikan pasukan oksigen aman,” kata Endah.

Tak hanya itu, politisi PKS ini juga meminta agar Pemkot segera melakukan refocusing anggaran agae bisa dilakukan penganggaran tabung oksigen kecil untuk di stok di masing masing puskesmas.

“Pemkot juga bisa memaksimalkan dana CSR, lalu berkomunikasi juga dengan provinsi dan BUMD provinsi. Kalau perlu dana CSR dari perusahaan bisa difokuskan ke satgas untuk pengadaan oksigen dan obat,” jelas Endah.

Didorongnya Pemkot Bogor untuk bergerak cepat bukan tanpa landasan. Sebab, dikatakan oleh Endah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengutak-atik anggaran selama PPKM Darurat diberlakukan.

“Landadannya ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 mengatur kepala daerah mendanai PPKM Darurat lewat APBD. Kepala daerah diberi kewenangan untuk mengubah alokasi APBD jika butuh dana tambahan,” pungkasnya.

Penulis Pratama/rls

Editor Aldho Herman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Ketua DPRD Kota Bogor Motivasi Mahasiswa Baru UIKA: Manfaatkan Kesempatan untuk Menuntut Ilmu

16 September 2026 - 12:13 WIB

DPRD dan Kajari Kota Bogor Sepakat Perkuat Kolaborasi

15 September 2026 - 09:07 WIB

H. Karnain Asyhar Dorong Tabligh Akbar Jadi Wadah Penguatan Mental Keluarga dan Rujukan Umat

13 September 2026 - 19:15 WIB

​Sinyal Bahaya di Bogor: Anak Usia 6 Tahun Mulai Terlibat Kasus Kekerasan, DPRD Desak RAD 2027

10 September 2026 - 19:47 WIB

DPRD Kota Bogor Bentuk 3 Pansus pada Masa Sidang Ketiga 2026

1 September 2026 - 09:20 WIB

Trending on Kabar Politik