KONDISI ekonomi, sosial, politik dan keamanan di tanah air saat ini mulai membuat masyarakat resah. Hal tersebut menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat), Abdul Fatah, membuat kondisi Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam kondisi lampu kuning.
“Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) membuat masyarakat gamang. Kebijakan kenaikan TDL kapasitas 900 VA membuktikan pemerintah tak peka terhadap kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Padahal UKM banyak menggunakan listrik 900 VA,” kata Fatah dalam diskusi bertajuk Rekonsoliasi Gerakan Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Fatah menambahkan, Jika tarif listrik dinaikkan, maka banyak para UKM yang akan menjerit. Padahal dicabut subsidinya pun belum tentu betul-betul masyarakat miskin yang menerimanya. Mestinya kebijakan tersebut ditunda terlebih dahulu. Karena kondisi listrik yang 900 VA ini justru bisa menggerakkan UKM yang semuanya membutuhkan pasokan listrik yang besar.
“Saat ini masyarakat yang membayar listrik itu ternyata tidak dibayar per kwh. Melainkan ada beban pajak lain yang diberikan ke masyarakat, seperti pajak penerangan jalan. Sehingga orang membeli pulsa listrik Rp100 ribu, hanya sekitar Rp 60 ribu yang bisa dinikmati. Di saat daya beli menurun, kebijakan tersebut sangat tak populis. Terlebih saat ini banyak kebutuhan warga yang naik, seperti cabai,” ujarnya.
Fatah melanjutkan, imbas dari hal tersebut membuat banyak orang stress dan akhirnya jumlah kekerasan terhadap anak, ibu rumah tangga, lansia dan lainnya meningkat.
“Di sisi keamanan, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap polisi lantaran lebih menjadi pelindung pemerintah ketimbang masyarakat. Sedikit-sedikit main tangkap, main kenakan pasal,” ujarnya.
Fatah berharap, pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan yang telah dan akan dikeluarkannya jika memang kebijakan tersebut berdampak kurang baik terhadap kehidupan masyarakat.
[pratama]
