Sebagai bentuk mendukung pemerintah dalam mengelola anggaran secara transparan dan benar, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor melakukan memorandung of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor untuk kesekian kalinya, di aula kejari, Selasa (7/5/2024).
Menurut Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebie, kerjasama ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa, dan selalu diperpanjang tiap tahunnya. “Sempat tertunda karena kesibukan cukup padat, sehingga baru sekarang bisa dilanjutkan lagi. Kerjasama ini bertujuan untuk mengawal segala kebijakan-kebjakan terkait penggunaan anggaran,” kata Ben.
Ben menambahkan, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KONI setiap tahunnya. Koni Kota Bogor juga sedang mempersiapkan focus group discussion (FGD) dengan kejari untuk pengamanan persiapan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
“Kota Bogor sebagai tuan rumah, makanya FGD dengan kejari untuk mengetahui bagaimana mekanisme penganggarannya, kebijakan-kebijakan apa yang diambil. Kami mulai dari sekarang. Kerjasama ini yang pertama dilakukan KONI di Indonesia. Diinisiasi KONI Jawa Barat bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kemudian diturunkan ke seluruh KONI daerah di Indonesia. Saat dilakukan studi banding oleh KONI se-Indonesia, belum ada yang seperti ini. Saat ini sudah mulai diikuti,” katanya.
Untuk dana operasional Porprov Jabar 2026 lanjut Ben, dibutuhkan anggaran sebesar Rp290 miliar. Jumlah itu belum termasuk renovasi dan pemakaian venue. “Ada beberapa venue milik swasta, dan intervensi venue di Kota Bogor. Sementara belum ada yang akan dibangun. Jadi dibutuhkan sekitar Rp500 miliar,” jelasnya.
Herman
