Yogyakarta-Kepolisian Daerah (Polda) DIY menegaskan komitmennya untuk mengawal ruang demokrasi sekaligus menegakkan supremasi hukum secara objektif dan transparan. Langkah tegas ini diambil menyusul rangkaian aksi penyampaian pendapat di muka umum pada 20 dan 28 Oktober lalu yang berujung pada aksi anarkis dan bentrokan fisik.
Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban dari berbagai pihak, baik dari peserta aksi, masyarakat umum, maupun aparat keamanan yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi.
“Kita semua prihatin dengan adanya korban luka. Namun perlu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, bahwa korban tidak hanya ada di peserta aksi,” ujar Langgeng melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2026).
Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 39 warga turut menjadi korban dan sempat mendapatkan perawatan dari tim kesehatan yang bersiaga di gedung DPRD. Selain itu, bentrokan fisik tersebut juga berdampak serius pada aparat keamanan di lapangan.
“Termasuk di pihak kami, sebanyak 60 personel dari Polda DIY dan Polresta Yogyakarta yang bertugas melayani jalannya aksi juga mengalami luka-luka serius, bahkan ada anggota kami yang mengalami patah tulang dan cedera robek akibat kekerasan dan terkena lemparan benda tumpul,” ungkapnya.
Langgeng menegaskan, kehadiran aparat kepolisian di lapangan murni bertujuan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman tanpa mengganggu hak-hak warga negara lainnya.
“Upaya pengamanan ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah keistimewaan Yogyakarta,” jelasnya.
Terkait proses hukum lanjutan, Polda DIY saat ini tengah mengumpulkan berbagai alat bukti guna mengusut tuntas tindakan perusakan dan kekerasan selama aksi. Tercatat sebanyak 12 kasus telah naik ke tahap penyidikan.
Salah satu kasus yang tengah ditangani secara intensif oleh Polresta Yogyakarta adalah kepemilikan senjata tajam yang sempat viral di media sosial, dengan menetapkan seorang tersangka berinisial W.
“Sebagaimana arahan Bapak Kapolri dan Bapak Gubernur DIY, kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dalam peristiwa 20 dan 28 Oktober lalu,” tegasnya.
Oleh karena itu, Polda DIY memastikan penegakan hukum berlaku adil bagi semua pihak tanpa terkecuali, termasuk terhadap internal kepolisian apabila ditemukan pelanggaran prosedur dalam bertugas.
“Tidak ada yang kebal terhadap proses hukum. Apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan kami proses melalui mekanisme kode etik maupun disiplin. Begitu pula terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Langgeng.
Dalam penanganan perkara ini, Polda DIY melibatkan pengawasan internal melalui Itwasda, serta pengawasan eksternal dari Kompolnas berdasarkan surat Nomor: B/384/XI/RES.1.1./2026. Selain itu, Polda DIY juga telah melayangkan surat asistensi penanganan kasus kepada Komnas HAM melalui surat Nomor: B/383/XI/RES.1.1./2026 tertanggal 6 November 2026. Olliv
