Menu ✖

Dark Mode
‎Gilbert Eliezer Sumbang Emas untuk Kabupaten Bogor dari Cabor Renang Pemkot Bogor Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometerologi Basah Soft Tenis Kabupaten Bogor Bidik Dua Emas Nomor Tunggal Putra dan Putri ‎ DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya Libas KBB, Basket Kota Bogor Berebut Tiket Semifinal Lawan Kabupaten Bandung Kacamata Meta Masuk RI, Awas Privasi Warga Terancam Direkam Diam- Diam

Kabar Politik

Hadiri Milad ke-30 Yayasan Ummul Quro, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Kolaborasi Pendidikan Unggul

badge-check


					ketua dprd kota bogor Adityawarman. (foto: humpro dprd kota bogor) Perbesar

ketua dprd kota bogor Adityawarman. (foto: humpro dprd kota bogor)

Kota Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menghadiri perayaan milad ke-30 Yayasan Ummul Quro Bogor yang digelar di SMAIT Ummul Quro, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Sabtu 4 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung kebijakan pendidikan demi mencetak generasi muda yang berdaya saing.

​Adityawarman menyampaikan bahwa lembaga legislatif terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan payung hukum yang kuat bagi dunia pendidikan dan kepemudaan.

Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Perda Kepemudaan dan sejumlah regulasi terkait pendidikan pada periode lalu.

​”Tujuannya agar tercipta kolaborasi yang ideal untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kota Bogor yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” ujar Adityawarman.

​Secara khusus, Adityawarman memberikan apresiasi tinggi kepada Yayasan Ummul Quro yang telah berkontribusi selama tiga dekade dalam dunia pendidikan di Bogor.

umul quro. (foto: humpro dprd kota bogor)

Menurutnya, sekolah ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter siswa.

​”Selama 30 tahun Ummul Quro telah menunjukkan dedikasi, perjuangan, dan pengorbanan dalam mendidik generasi muda. Ummul Quro mendidik anak-anak tidak saja secara intelektual, tapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak mulia,” tuturnya.

​Ia menambahkan bahwa perjalanan 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Capaian ini merupakan prestasi yang patut disyukuri oleh seluruh keluarga besar yayasan dan warga Bogor.

​”Mudah-mudahan Yayasan Ummul Quro terus maju dan berkembang menjadi pilar penting pembangunan pendidikan, terutama di Kota dan Kabupaten Bogor,” harap politisi PKS tersebut.

​Dengan pencapaian tiga dekade ini, Yayasan Ummul Quro diharapkan terus konsisten bertransformasi mengikuti perkembangan zaman namun tetap teguh pada nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Milad ke-30 ini mengusung tema “3 Dekade Mendidik, Membina, dan Menginspirasi Umat.” Acara berlangsung meriah dan penuh kehangatan, apalagi dengan kehadiran komedian ternama, Narji, yang bertindak sebagai pemandu acara (MC).

​Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi tokoh lintas sektoral. Terlihat hadir di lokasi acara Kurniasih Mufidayati (Anggota DPR RI), ​Ecky Awal Mucharam (Anggota DPR RI), Didik Suhardi (Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan), Ajat Rochmat Jatnika (Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor) dan Saepulloh (Plt. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor). hmp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik