Menu ✖

Dark Mode
Werstling Kabupaten Bogor Penuhi Target Emas Porprov XV Jabar 2026 Sembilan Emas Porprov XV Jabar 2026 Diraih Judo Kota Bogor All Eyes on Papua Menggema, Karhutla Bumi Cenderawasih Bikin Khawatir Bubble AI Pecah Sampai Amerika, Rp18.000 Triliun Menguap Semalam Ini Cara Lacak Lokasi Orang, Bisa Pakai WhatsApp-Google Maps Balas Dendam soal Kumis Superman, Henry Cavill Bikin Game Pakai AI

Kabar Politik

Hadiri Maulid Nabi, Rudy Susmanto Akan Lanjutkan Program

badge-check


					Hadiri Maulid Nabi, Rudy Susmanto Akan Lanjutkan Program Perbesar

Program keumatan yang sudah digagas Bupati Bogor terdahulu tidak akan dikurangi, bahkan Rudy Susmanto berjanji program yang selama ini sudah berjalan dengan baik itu akan ditingkatkan. Hal itu diungkapkan Calon Bupati (Cabup) Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Bupati dua periode Rachmat Yasin (RY) di Perumahan Billabong, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada Rabu (30/10/24).

“Kebijakan keumatan yang sudah diinisiasi oleh Rachmat Yasin dan Ade Yasin saat menjabat sebagai Bupati Bogor tidak akan berkurang satupun, yang ada akan kita tingkatkan,” tegas Rudy Susmanto.

Wasekjen DPP Gerindra itu menjelaskan, setiap kebijakan baik di pemerintah pusat atau daerah, tidak terlepas dari masukan para alim ulama, kiyai dan tokoh agama. Oleh karena itu, program keumatan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara.

“Membangun bangsa, membuat kebijakan apapun tidak lepas dari keumatan. Maka dari itu jika saya diberi mandat oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Bogor, program keumatan akan ditingkatkan dan di maksimalkan,” jelasnya.

Rudy Susmanto yang berpasangan dengan Ade Ruhandi atau Jaro Ade ini juga memohon doa dan dukungan dari para alim ulama se-Kabupaten Bogor, agar bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024 dan selamat saat memimpin Kabupaten Bogor.

“Di usia saya yang masih 39 tahun ini, saya memohon doa kepada kiyai, ulama dan tokoh masyarakat. Ini momentum bagi kami agar bisa bersama-sama membangun Kabupaten Bogor kedepan lebih baik lagi,” ucapnya.

Mengamini permintaan Rudy Susmanto, RY meminta kepada ribuan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam Maulid Nabi Muhammad SAW agar memenangkan Paslon Bupati Bogor nomor urut 1 itu.

“Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan lupa nanti di tanggal 27 November 2024 agar mencoblos paslon nomor urut 1,” ajak RY.

RY juga meminta agar jemaah yang hadir bisa mengajak sanak saudara dan tetangganya untuk memenangkan Rudy Susmanto menjadi Bupati Bogor Periode 2024-2029.

Menurutnya, dengan dukungan dari 17 partai di Kabupaten Bogor, seharusnya kemenangan yang didapat oleh Rudy Susmanto dan Jaro Ade sebesar 90 persen.

“Bukan takabur, dengan dukungan dari 17 Parpol di Kabupaten Bogor, seharusnya Rudy Susmanto meraih 90 persen suara dari masyarakat. Namun hal itu tidak akan terwujud jika jemaah yang hadir disini tidak memberikan suaranya di TPS,” bebernya.

Apalagi, tegas RY, Rudy Susmanto ini tidak akan mengurangi program keumatan yang sudah digagaskan saat menjabat sebagai Bupati Bogor. Bahkan, insentif guru honorer, guru ngaji, RT dan RT akan ditingkatkan.

Kegiatan itu dihadiri oleh mantan Bupati Bogor Ade Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dan para alim ulama se Kabupaten Bogor. Pratama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik