Upgrading series Pembaharuan Politik Hukum : Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional digelar Fakuktas Hukum Unpak Selasa (7/12/2021) di Graha Pakuan Siliwangi lantai 10.
Acara dibuka resmi Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, Dekan FH Unpak secara webinar.
“Giat ini untuk memenuhi mata anggaran yang disebut sebagai peningkatan kualitas para dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan, agar para dosen harus siap dengan briging under program,” ujar Yenti Garnasih.
Lanjut Yenti, Sebagai dosen, kita harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa jangan hanya menguasai bidang kita sendiri, tetapi juga diluar bidang hukum lainnya, karena prodi di ilmu hukum tidak hanya mencakup Ilmu Keperdataan, Ilmu Kepidanaan, Ilmu Hukum Internasional.
Webinar hari pertama dan sesi pertama ini di moderatori oleh Lilik Prihatin, SH, MH, Kepala Bidang Kepidanaan.
Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MH, P.Hd, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia mengatakan, misi RKUHP sudah dimulai sejak tahun 1967 berarti sudah 54 tahun, kenapa harus ada RKUHP, misi yang direformulasi terbuka dan terbatas yang ada di KUHP masih kita perlukan, yang dikodifikasi murni jadi pasalnya menjadi banyak dari setiap pergantian menteri.
“Terakhir Kementerian Kehakiman yang dipimpin Muladi, ada tambahan bab delik khusus yaitu korupsi, terorisme, narkotika dan pelanggaran HAM berat dan TPPU, yang digeluti oleh Yenti Garnasih, Dekan FH Unpak,” ujar Harkristuti.
Prof. Harkristuti melanjutkan, Misi kedua adalah demokratisasi, masih bnyak yang mengatakan KUHP masih belum demokratis seperti contoh penghinan terhadap presiden. Lalu aktualisasi, lebih banyak dikaitkan dengan keadaan sekarang tentang adanya Living Law, kemudian misi ke empat modernisasi menerapkan mengenai perkembangan global didunia tindak pidananya yang ada di KUHP. Dan terakhir misi harmonisasi, diterapkan dengan melihat ketentuan pidana yang berkembang saat ini.
Narasumber ketiga, Dr. Mohammad Wahid Supriyadi, MA, Duta Besar Rusia periode 2016 – 2020 menyatakan, negara Indonesia termasuk negara yang disegani didunia, negara ekonomi terkuat ke 4. Hubungan dengan Rusia dimulai sejak masa Pase G30S dan Pase reformasi, membangun dengan Rusia hubungan yang strategis, terutama di bidang pertahanan.
M. Wahid Supriyadi juga menyoroti terkait UU kewarganegaraan yang ruwet, perlu dikajinya bagaiman kemudahan proses yang sederhana dan bermanfaat tidak sulit kembali menjadi warga negara Indonesia ada jalur khususnya, hingga pengembangan diplomasi-diplomasi budaya sampai diplomasi kuliner dan beberapa hal-hal lain yang perlu diperhatikan.
Sementara Prof. Dr. Aji Wibowo, SH, MH, Akademisi Universitas Trisakti menyoroti kondisi yang ada sekarang dari sisi hukum internasional. Penggunaan kekuatan bersenjata memisahkan diri dari yang bersifat nasional pemberontakan melanggar hukum yang menjadi subjek hukum Internasional.
“Untuk bisa lahirnya suatu negara itu seperti apa, pemberontakan itu tidak bisa menjadi negara, kecuali dua hal, menang perang atau dizinkan oleh negara itu dan diterima negara internasional,” pungkas Aji Wibowo.
Penulis Fauzi
editor aldho herman
