Jakarta– International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama koalisi masyarakat sipil menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia (Festival HAM) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Festival HAM dengan tema “Orang Muda Merawat Beda: Jaga Demokrasi, Keadilan, Kebebasan” ini bukan sekadar perayaan, melainkan panggung perlawanan kreatif terhadap ancaman kemunduran demokrasi, meningkatnya eksklusivisme, dan tantangan terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Menurut Abdul Waidl, Program Manager INFID, festival HAM 2025 lahir dari kesadaran kritis bahwa keberagaman, sebagai kekuatan utama Indonesia, sedang menghadapi ujian serius. Data SETARA Institute (2023) menunjukkan adanya 217 kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) pada tahun 2023.
Survei INFID 2021 mengungkap 42,5% orang muda masih memegang pandangan yang menganggap keyakinannya adalah mayoritas dan cenderung intoleran terhadap keyakinan lainnya, khususnya yang minoritas. Hal ini diperparah pula dengan perilaku dan kebijakan diskriminatif hingga krisis iklim yang memperparah konflik sosial, memperlebar ketimpangan, dan meningkatkan kerentanan kelompok marginal.
“Festival HAM ini bukanlah perayaan atas kondisi HAM yang telah sempurna, melainkan respond orang muda terhadap dinamika sosial dan politik yang mengikis toleransi dan persatuan,” ujar Abdul.
Abdul menambahkan, festival ini adalah ajakan untuk bertindak.
“Orang muda adalah agen perubahan yang siap merawat perbedaan, menjaga api demokrasi tetap menyala, dan mewujudkan Indonesia yang inklusif dan adil” tambah Waidl.
Dengan mengedepankan dialog, lanjut Abdul, kolaborasi, dan aksi nyata, festival ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menggaungkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah tantangan sosial, politik, dan lingkungan. Harapannya, festival ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan keadilan di berbagai aspek, memperkuat partisipasi orang muda, serta mentransformasi aspirasi menjadi kebijakan.
Puncak Festival HAM 2025 adalah penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan yang lahir dari rangkaian dialog dan diskusi sebelum dan selama Festival berlangsung. Rekomendasi ini kemudian disampaikan secara langsung kepada perwakilan parlemen, yaitu Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Wakil Kepala Bappeda DK Jakarta Detrianov hadir mewakili Pemerintah Provinsi Jakarta. Selain itu juga terdapat perwakilan masyarakat sipil, yaitu aktivis dan seniman Melanie Subono serta Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah.
Menurut Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah, beberapa dorongan kolektif orang muda mencakup pengesahan RUU Masyarakat Adat, mencabut peraturan daerah diskriminatif yang menyudutkan identitas tertentu. Selain itu menuntut reformasi sistem pendidikan dan alokasi 20% anggaran pendidikan agar diimplementasi secara penuh, jaminan sosial bagi pekerja informal dan kerja perawatan/pekerja rumah tangga, dan terbukanya lapangan kerja formal yang adil dan inklusif. Orang muda juga mendesak adanya regulasi perlindungan data pribadi dan ekosistem digital yang aman dan inklusif.
“Perwakilan parlemen telah mendengar secara langsung dan tuntutan ini valid, otentik dari keresahan orang-orang muda Indonesia. Tugas kita masyarakat sipil adalah terus mendorong agar aspirasi teman-teman muda ini betul-betul diimplementasi. Saya rasa mulai sekarang kita perlu untuk terus mengawal ini bersama,” katanya. Achmad Sholeh/cr2
