Menu ✖

Dark Mode
Werstling Kabupaten Bogor Penuhi Target Emas Porprov XV Jabar 2026 Sembilan Emas Porprov XV Jabar 2026 Diraih Judo Kota Bogor All Eyes on Papua Menggema, Karhutla Bumi Cenderawasih Bikin Khawatir Bubble AI Pecah Sampai Amerika, Rp18.000 Triliun Menguap Semalam Ini Cara Lacak Lokasi Orang, Bisa Pakai WhatsApp-Google Maps Balas Dendam soal Kumis Superman, Henry Cavill Bikin Game Pakai AI

Kabar Politik

DPRD Kota Bogor Ajak PIM Bogor Raya Sinergi Atasi Stunting dan UMKM

badge-check


					ketua dprd kota bogor aditiyawarman. (foto: humpro) Perbesar

ketua dprd kota bogor aditiyawarman. (foto: humpro)

Kota Bogor– Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid menerima audiensi dari pengurus Perempuan Indonesia Maju (PIM) Bogor Raya di Ruang VIP Lantai 4 Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (21/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas strategi kolaborasi serta sinergi program pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor.
Ketua PIM Bogor Raya, Siti Nurlaela, menyampaikan bahwa PIM merupakan wadah inklusif bagi perempuan dari berbagai latar belakang profesi. Mulai dari pengusaha, guru, notaris, hingga ibu rumah tangga yang memiliki semangat untuk maju dan berkontribusi bersama.

​Siti menegaskan kesiapan PIM Bogor Raya untuk mensuport program kerja pemerintah daerah maupun DPRD Kota Bogor, khususnya pada isu-isu sosial dan ekonomi masyarakat.

“Program kerja kami siap mendukung kerja pemerintah, seperti penanganan stunting, penyelenggaraan bazar pangan murah, serta berbagai kegiatan sosial lainnya,” ujar Siti.

​Ia menambahkan, PIM Bogor Raya memiliki berbagai bidang fokus kerja yang siap disinergikan, antara lain sektor UMKM, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga lingkungan hidup.

​Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyambut inisiatif PIM Bogor Raya dalam membangun kemitraan strategis demi kemajuan daerah.

​”Saya ucapkan terima kasih kepada PIM Bogor Raya yang sudah bersilaturahmi ke DPRD Kota Bogor untuk berkolaborasi. Besar harapan kami agar sinergi ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi pemberdayaan masyarakat,” tutur Adityawarman.

​Dukungan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid. Ia menyambut positif hadirnya elemen masyarakat khususnya kaum perempuan yang aktif mengawal isu-isu lingkungan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.
​
“Kami di Komisi III sangat mendukung langkah PIM Bogor Raya. Sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota, dan organisasi kemasyarakatan seperti PIM ini sangat dibutuhkan, terutama dalam mengawal pembangunan yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas hidup keluarga, serta pergerakan ekonomi di tingkat akar rumput,” ungkap Abdul Rosyid. HmP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik