Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor batal digelar, Rabu (2/10/2024). Hal ini dikarenakan Dirut Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan tidak hadir dalam rapat, meski Dirum, Rivelino Rizky, Dirtek, Ardani Yusuf ada saat rapat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang juga koordinator Komisi II menilai rapat kerja perdana ini tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dihadiri Dirut.
“Komisi II menyayangkan tidak hadirnya Dirut di rapat kerja perdana ini, sehingga rapat harus dibatalkan, karena kehadiran Dirut sangat penting sebagai petinggi dari BUMD,” kata Rusli.
Rusli mengungkapkan, Komisi II awalnya sudah merencanakan dalam rapat kerja perdana ini akan membahas terkait evaluasi kinerja Perumda Tirta Pakuan yang berkaitan dengan dividen, rencana bisnis dan isu strategis lainnya yang ada di Perumda Tirta Pakuan.
“Menjelang berakhirnya 2024 ini dan dengan komposisi anggota DPRD Kota Bogor yang baru, tentu evaluasi atas kinerja direksi menjadi prioritas kami. Dengan keadaan yang ada, kami harapkan Perumda Tirta Pakuan sebagai mitra bisa lebih sensitif menanggapi isu ini,” tutupnya.
Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, akan ada perubahan sistem evaluasi yang akan dilakukan oleh Komisi II terhadap kinerja BUMD di Kota Bogor. Evaluasi yang dilakukan selama ini dianggap oleh ASB tidak efektif dan efisien, karena tidak melibatkan dewan pengawas (Dewas) yang ada.
“Logika sederhana saja, kita ini tidak perlu rapat kerja dengan direksi apabila Dewas sudah menjalankan peran dengan benar. Direksi, rapat kerja dengan DPRD ketika memenuhi catatan-catatan dari Dewas,” ujar ASB.
ASB menekankan bahwa hal ini untuk meluruskan stigma BUMD sebagai wadah untuk kendaraan penguasa dan sumber sponsor.
“Padahal modal dari APBD juga penyertaan modal lagi penyertaan lagi. Profesionalisme dari komponen penyelenggara BUMD harus ditingkatkan,” pungkasnya. HMP
