Kekecewaan DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, terkait dugaan kepemilikan dua Kartu Tanda Anggota (KTA) dari partai berbeda yang dimiliki Bakal Calon Wali Kota Bogor dokter Rayendra berbuntut panjang. PDIP Kota Bogor telah melayangkan surat kepada dokter Rayendra untuk mengklarifikasi informasi terkait kepemilikan 2 KTA partai tersebut, Rabu (21/8/2024).
Menurut Sekretaris PDIP Kota Bogor Atty Somaddikarya, pihaknya telah melayangkan surat kepada bakal calon wali kota, dokter Raendi Rayendra, untuk klarifikasi atas keputusan sepihak yang diambil tanpa konfirmasi dengan dugaan membuat kartu tanda anggota (KTA) parpol lain.
“Dalam klarifikasinya dokter Rayendra mengakui kesalahan, karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi kepada DPC PDIP. dokter Rayendra membenarkan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Partai Golkar yang telah diterbitkan. Dengan adanya penjelasan ini, PDIP akan mengambil sikap tegas terkait penugasan yang telah diberikan kepada yang bersangkutan,” kata Atty.
Atty juga menduga, adanya pihak yang memainkan skenario politik untuk menjebak atau sekadar memberikan harapan kosong kepada dokter Rayendra. Menurutnya, skenario ini mungkin bertujuan agar yang bersangkutan gagal maju dalam Pilkada 2024.
“Bakal calon yang diusung PDIP memang sangat diperhitungkan dan menjadi lawan berat karena memiliki potensi menang yang tinggi, yang dibuktikan dengan kenaikan elektabilitas dalam survei setelah agenda konsolidasi dengan stuktur partai se-kota bogor. Ini memicu persaingan hebat dan antar kandidat untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi tiket Pilkada,” lanjut Atty.
Lebih lanjut Atty juga mengingatkan, para calon harusnya waspada dan dan berhati-hati dalam melangkah menghadapi segala kemungkinan adanya skenario politik dari lawan, termasuk skenario ‘politik belah bambu’ yang dapat mengakibatkan calon tidak mendapatkan tiket untuk maju dalam Pilkada.
“Harusnya peka dan waspada atas segala skenario politik lawan, terlebih dengan adanya skenario politik belah bambu yang bisa berujung pada kegagalan bakal calon untuk mendapatkan tiket manggung di Pilkada,” tegasnya.
Meski demikian, Atty menekankan, bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk menghakimi dan mencari kesalahan dalam memainkan manuver politik dengan adanya KTA ganda dari dua partai.
“Saya sudah mengawal sejak awal dalam proses penjaringan dan penyaringan sampai mendapatkan surat penugasan tanpa mahar politik. Saya akan kembalikan pada keputusan partai berdasarkan informasi secara utuh tentang dinamika politik yang terjadi di Kota Bogor kepada pimpinan partai di atas,” kata Atty.
Atty juga menambahkan bahwa apa yang terjadi ini harus menjadi pelajaran bagi calon-calon lainnya yang akan datang yang berminat maju pilkada untuk mendapatkan dukungan PDI Perjuangan dengan serius. Terlebih memiliki kebanggan menjadi kader banteng dan bagian dari keluarga partai politik yang sarat akan pengalaman.
“Memilih PDIP adalah pilihan yang tepat sebagai jalan menuju kebenaran dan kebaikan untuk berjuang dan memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, calon harus memiliki prinsip dan mental petarung dan semangat yang kuat untuk keluar menjadi pemenang,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Dadang I Danubrata menegaskan, bahwa DPP PDIP menarik dukungan untuk dokter Rayendra di Pilwalkot Bogor.
“Sampai Selasa malam yang bersangkutan tidak hadir saat dipanggil DPP. Akhirnya DPP ambil kesimpulan bahwa dokter Rayendra tidak ada itikad baik untuk klarifikasi,” katanya. Herman
