Program Badra Ngawangkong yang digagas calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor nomor urut 3, Bima Arya – Dedie A Rachim selama ramadan mendapat apresiasi dari warga. Selain tiga program utama, sejumlah warga menanyakan kelayakan tunjangan bagi guru honorer dan tindakan tegas terhadap pungli di sekolah-sekolah.
Hal itu tersampaikan saat Badra Ngawangkong bersama sejumlah warga di RT 2, RW 1, Kelurahan Sindang Barang l, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Selasa (22/5/2018) kemarin.
Siti, warga Sindang Barang, yang juga salah seorang pelajar Kota Bogor menanyakan persoalan terkait bagaimana pasangan Bima – Dedie menindak pungli-pungli yang terjadi di sekolah.
“Selain program utama, saya mau tahu bagaimana Kang Bima dan Kang Dedie menindak pungli-pungli yang terjadi di sekolah,” kata Siti saat ngawangkong bersama ratusan warga Gg Roda, Kelurahan Sindang Barang.
Sebelum menanggapi pertanyaan itu, Bima segera memperkenalkan pasangannya Dedie A Rachim yang sebelumnya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 tahun. Menurut Bima, dengan dipilihnya pasangan Dedie A Rachim tentu bermaksud ingin memberantas korupsi yang ada di Kota Bogor.
“Di sekolah-sekolah memang biasanya ada oknum-oknum yang kongkalikong antara sekolah dengan komite sekolah. Tidak boleh ada pungutan di sekolah yang memberatkan siswa, akan tetapi jika sebelumnya ada kesepakatan antara pihak sekolah, komite sekolah dan orangtua pelajar itu boleh. Jadi pungli itu korupsi, caranya ya kita akan kontrol terus, kita awasi terus, jika ada nanti akan ditindak,” ucap Bima menjelaskan pada warga.
Selain Siti, pertanyaan mengenai kesenjangan guru honorer pun dilontarkan Panda Kumala Haifa Nibal, warga Gg Roda, Sindang Barang. Gadis remaja ini ingin mengetahui lebih dalam apa yang sudah dilakukan Walikota Incumben serta yang belum dilakukan terkait guru honorer.
“Saya ingin bertanya mengenai guru honorer yang kinerjanya luar biasa namun upah yang dibrrikannya tidak sebanding dengan kinerjanya. Nah bagaimana Kang Bima dan Kang Dedie menanggapi itu,” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Bima menjelaskan, memang profesi guru itu ada yang sudah diangkat mejadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada yang belum (honorer). Namun persoalannya yang mengangkat guru honorer menjadi PNS itu kewenangannya berada di pemerintah pusat.
“Saya hanya mengusulkan. Misalkan, guru honorer di Kota Bogor ada sekian, tolong diangkat Pak Menteri. Jadi posisi kita hanya mengusulkan. Lalu, yang bisa kami lakukan sebagai pemerintah ialah menaikan tunjangannya sehingga bisa sesuai dengan upah minimum. Sejak tahun lalu, kami sudah naikan upahnya,” tandasnya.
Dalam acara Badra Ngawangkong tersebut dihadiri oleh ratusan warga. Kegiatan itupun diselenggarakan setelah pasangan Bima – Dedie selesai menunaikan ibadah shalat tarawih bersama warga.(*)
