Menu

Dark Mode
Pasar Jambu Dua, Jadi Laboratorium UMKM Kuliner Kota Bogor Sumber Duit Manusia Rp 3.370 Triliun Dobel Tahun Depan Pengadilan Jerman Putuskan Meta Tanggung Jawab Atas Iklan Palsu di FB & IG Ada ‘Telor Ceplok’ di Kawah Gunung Anak Krakatau, Apa Artinya? Google Akui Gemini Melakukan Peretasan Sistem 3 Perusahaan Manusia Rp 3.369 Triliun Ternyata Pakai Smartphone Ini

Headline

Bogor Batasi Penjualan Miras

badge-check

JATUHNYA  korban akibat minuman oplosan sudah berulang tak terbilang. Para korban pesta miras oplosan bukan hanya butuh perawatan di rumah sakit, melainkan tak sedikit pula yang meregang nyawa. Mereka menjadi korban akibat eksperimen mencampur minuman beralkohol dengan berbagai senyawa kimia lain.

Kasus itu sering berulang, antara lain karena minuman beralkohol kadar rendah sampai kadar tinggi, dengan mudah diperoleh masyarakat. Baik secara legal maupun ilegal. Inilah pemicu yang harus ditangani, apabila kebiasaan pesta minuman oplosan di masyarakat mau dihentikan.

Pemerintah memang tidak tinggal diam melihat fenomena itu. Kementrian Perdagangan belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket. Melalui peraturan tersebut,  pada dasarnya peredaran dan perdagangan minuman beralkohol akan lebih diawasi.

“Minuman beralkohol adalah barang yang peredarannya wajib diawasi. Jadi jenis minuman itu bukan barang yang dilarang, tetapi harus diawasi peredarannya melalui pembatasan,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Bogor, Mangahit Sinaga.

Menindaklanjuti peraturan menteri tersebut, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol. “Mulai tanggal 16 April 2015 nanti sudah tidak boleh ada minuman beralkohol yang beredar di luar aturan,” tegas Mangahit.

Minuman beralkohol hanya boleh diperjualbelikan secara terbatas di supermarket, hypermarket, hotel berbintang dan bar  serta kafe yang sudah mengantongi izin. Juga diatur tentang pembelinya. “Mereka yang boleh membeli hanya orang dewasa berusia 22 tahun ke atas dengan menunjukan KTP,” lanjutnya.  Jika ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka penjual dan pembeli bisa terkena sanksi sesuai ketentuan yang tercantum di dalam  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan ini masih perlu disosialisasikan. Di samping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor akan membuat tim khusus yang akan mengawasi peredaran minuman beralkohol di seluruh minimarket di Kota Bogor. Untuk tim tersebut, Disperindag akan melibatkan POLRI, Satpol PP dan instansi pemerintah lain yang terkait. Pengawasan dilakukan dengan menggelar razia di siang hari maupun malam hari. CR\*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2027

15 September 2026 - 20:36 WIB

Abu Vulkanik Menyebar, Kalbe Consumer Health dan PWI Kota Bogor Bagikan Masker 

9 September 2026 - 18:42 WIB

Galuga Kebakaran, Pemkot Bogor Gercep Padamkan

8 September 2026 - 21:24 WIB

Kopi Darat Bersama KGMP, BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru Perkuat Sinergi dan Perlindungan bagi Mitra Gojek

8 September 2026 - 10:03 WIB

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan DMI Kebayoran Baru, Dorong Perlindungan Jaminan Sosial bagi Seluruh Perangkat Masjid

7 September 2026 - 10:18 WIB

Trending on Headline