Berbagai upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan dari PBB. Kemarin, Wali Kota Bogor Bima Arya secara resmi membuka Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan (PBB P2) tahun 2023 dengan memberikan diskon 15 persen dan launching call Center 1500031 Dering Pajak Daerah Kota Bogor di Alun-alun Kota Bogor, Selasa (14/2/2023) siang.
Bima memgatakan, langkah yang dilakukan Bapenda Kota Bogor merupakan strategi beberapa tahun terakhir saat masa pandemi Covid-19, dimana Kota Bogor berusaha menggenjot pajak dan terbukti efektif. Hari ini dilakukan hal sama, ada diskon tetapi diskon ini tidak berlaku bagi yang belum tercatat di e-SPPT.
“Jadi ini juga membuat masyarakat masuk ke daftar e-SPPT. Semua harus memastikan, semua masuk e-SPPT karena dalam sistem sudah berjalan. Kami optimis kebijakan stimulus dan adanya Hotline warga bisa bertanya tinggal saya titip sosialisasi nya maksimal,” ungkapnya.
Bima juga meminta camat dan lurah agar bisa mendistribusikan informasi ini ke masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana mengatakan, kegiatan ini sebagai ajang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan membayarkan pajak kepada negara.
“Tahun 2023, Wali Kota Bogor tetap memberikan kebijakan stimulus pengurangan PBB, untuk seluruh warga yang memiliki aset di Kota Bogor. Stimulus yang diberikan kepada wajib pajak berupa pengurangan pokok pajak PBB P2 2023. Dimana masyarakat dapat memanfaatkan pengurangan nilai pajak, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai periodenya,” ungkap Deni.
Deni melanjutkan, pertama, pengurangan pajak sebesar 15 persen yang berlaku dari periode 13 Februari sampai 12 Maret 2023. Pengurangan pajak sebesar 10 persen dengan periode 13 Maret sampai 12 April 2023. Terakhir, pengurangan pajak sebesar 5 persen yang dijadwalkan pada periode 13 April sampai 12 Mei 2023.
“Selain pengurangan pokok penetapan pajak PBB 2023, kami juga menghapuskan denda atas tunggakan. Jadi pokok PBB P2 2022 kebawah kami bebaskan tunggakannya. Kemudian, untuk pokok penetapan pajak PBB P2 tahun 2018 ke bawah, Pemkot Bogor juga menghapuskan denda dan mengurangi pokoknya sebesar 20 persen. Kegiatan ini juga sebagai upaya kami merealisasikan tunggakan-tunggakan PBB tahun-tahun yang sudah lama,” jelas Deni.
Deni menyebut total warga yang masih menunggak pembayaran PBB masih mencapai Rp400 miliar. Selama dua hari tersebut, Bapenda Kota Bogor menargetkan pembayaran PBB diatas Rp 1 miliar. Sedangkan pada tahun ini dirinya menargetkan pendapatan yang bersumber dari PBB P2 sebesar Rp170 miliar.
“Target 2023 PBB Rp170 miliar, realisasi pembayaran pada Januari kemarin sekitar Rp2,4 miliar. Alhamdulillah tahun ini melebihi target, sampai siang tadi sudah masuk Rp2,7 miliar baik bayar online maupun datang ke alun-alun Kota Bogor,” paparnya.
Penulis Pratama
