Menu ✖

Dark Mode
Tim Judo Kota Bogor Tambah Satu Emas di Porprov XV Jabar 2026 ‎Gilbert Eliezer Sumbang Emas untuk Kabupaten Bogor dari Cabor Renang Pemkot Bogor Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometerologi Basah Soft Tenis Kabupaten Bogor Bidik Dua Emas Nomor Tunggal Putra dan Putri ‎ DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya Libas KBB, Basket Kota Bogor Berebut Tiket Semifinal Lawan Kabupaten Bandung

Kabar Politik

Banjir Pabuaran, Adityawarman Diskusi dengan PUPR dan Tokoh Tamansari

badge-check


					Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman membahas soal banjir di Pabuaran bersama Dinas PUPR. (Foto: Humpro Kota Bogor) Perbesar

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman membahas soal banjir di Pabuaran bersama Dinas PUPR. (Foto: Humpro Kota Bogor)

Kota Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengundang pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta tokoh komplek perumahan Tamansari Persada (TSP) RW 15 Kelurahan Cibadak untuk penanganan banjir di wilayah Kecamatan Tanah Sareal khususnya di TSP dan Kampung Pabuaran.

Ujang, Ketua RW 15 Cibadak mengungkapkan, lokasi TSP berada di titik terendah di Kecamatan Tanah Sareal. “Kalau hujan besar, air banyak masuk tapi keluarnya kecil”, ujar Ujang di Kantor DPRD Kota Bogor, Rabu (10/9/2025).

Pelebaran saluran pembuangan air, lanjut Ujang, tidak mengatasi banjir. “Pelebaran saluran hanya memperlancar keluarnya air. Penyusutan air pasca hujan besar sudah lebih cepat”, katanya.

Menurutnya, harus ada upaya mengurangi air yang masuk ke TSP. Ia mengusulkan dibangun kolam retensi di belakang mall simpang Yasmin. Namun untuk hal tersebut butuh dana besar, perlu ada dukungan anggaran dari pusat dan provinsi.

Ferdy, wakil Ketua RW 15 Cibadak berpendapat dengan posisi TSP yang rendah, banjir susah dihindari. ‘Yang bisa dilakukan, kalau terjadi banjir bagaimana agar cepat surut”, ucapnya.

Ferdy mengusulkan, untuk jangka pendek saluran air keluar dari bendali yang sebelah kiri ditinggikan. “Tutup gorong-gorong dibuat rata dengan jalan”, ujarnya.

“Jangka menengah, saluran air yang sebelah kanan direvitalisasi dan dibuat lebih lebar”, tambah Ferdy.

Sementara itu Sekretaris Dinas PUPR M. Hutri menyebutkan akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu terutama saat hujan lebat. “Supaya dapat gambaran secara utuh”, katanya.

Beberapa waktu lalu, warga Kampung Pabuaran RW 03 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal datang ke Kantor DPRD Kota Bogor mengeluh sudah bertahun-tahun kebanjiran setiap usai hujan besar. Lokasi Kampung Pabuaran berada diatas TSP.

Saat itu Adityawarman menyampaikan kepada warga bahwa dibawah lokasi banjir warga tersebut ada komplek perumahan TSP yang juga rawan banjir. “Drainase di komplek perumahan TSP perlu diperbaiki terlebih dulu”, ujar Adityawarman. HMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik