Menu

Dark Mode
Geger Mobil Otonom Lindas Kucing Kesayangan Warga Heboh Kematian Misterius Influencer Menawan Taiwan di Malaysia Sony Rilis Cloud Streaming, Main Game di PlayStation Portal Tak Perlu Konsol PS5 Lagi Bos Nvidia Yakin China Akan Kalahkan AS dalam Perlombaan AI PPATK Sebut Transaksi Judol Anjlok 57% Jadi Rp 155 Triliun Viral App Permissions Gojek Soal Contacts, Pengguna Tak Perlu Khawatir

Kabar Politik

Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional

badge-check


					Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional Perbesar

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor boleh berbangga hati. Pasalnya Pelayanan Perijinan Electronik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor menjadi salah satu yang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi best practice. Itu menandakan perijinan di Kota Bogor merupakan yang terbaik dan akan menjadi percontohan.

Kepala BPPT-PM Denny mengatakan, beberapa daerah sudah menerapkan perijinan elektronik, tetapi di Kota Bogor lebih terpadu dan terintegrasi dari berbagai data. Selain itu, aplikasi perijinan SMART, menjadi nilai lebih di mata KPK. Sistem perijinan pelayanan elektronik SMART semula hanya terintegrasi untuk 13 perijinan saja. Namun sekarang sudah bertambah 18 perijinan hingga total perijinan online sudah mencakup 31 jenis perijinan.

“SMART sudah terintegrasi dengan pajak, sms gateway, bank jabar, Sistem Informasi Perusahaan Online (Sipo) Kementrian Perdagangan, yang membuat semua perijinan lebih transparan,” pungkas Denny usai mendampingi Walikota Bogor Bima Arya setelah melakukan audiensi Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Senin (27/6/2016) di Balaikota Bogor.

Sebelumnya, Korsupgah KPK Untung Wicaksono menjelaskan, terpilihnya BPPT sebagai best practice berawal dari kunjungan KPK pada Februari lalu ke Kota Bogor dan melihat sistem perijinan online BPPT sudah satu pintu. Pada (3/8/2016) mendatang BPPT-PM dengan membawa sistem Pelayanan Perijinan Electroniknya bersama Kota Surabaya dengan contoh e-Planning dan Kabupaten Bogor untuk e-Procurement memaparkan kepada Kepala Daerah baru di Provinsi Bengkulu.

“Kami mencoba mengambil sistem terbaik di setiap daerah yang kemudian akan ditularkan ke daerah lain,” tambah Untung.

Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, BPPT-PM Kota Bogor dinilai yang terbaik menurut KPK karena sistem perijinannya sudah satu pintu dan terpadu. Maka, BPPT-PM diminta untuk berbagi dengan memberikan materi kepada kepala daerah baru. “Saya meminta BPPT-PM untuk mempersiapkan dan mau berbagi ilmu pengetahuannya tentang layanan perijinan. Serta persentasi jangan hanya mengandalkan oral tetapi dilengkapi dengan visualnya,” jelas Bima.#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Adityawarman Petik Pesan Penting dari Menteri LH

20 October 2025 - 15:38 WIB

Bangun Lapas Baru, Kalapas Minta Dukungan DPRD Kota Bogor

14 October 2025 - 19:55 WIB

Pembahasan Raperda Inisiatif Pelindungan Guru, Rampung

1 October 2025 - 23:29 WIB

Banggar DPRD Kuliti Anggaran RSUD Kota Bogor

1 October 2025 - 23:25 WIB

Percepat Proses Pencairan Bantuan Pesantren, Pemkot Bogor Didesak Segera Bentuk Timsus

28 September 2025 - 18:15 WIB

Trending on Kabar Politik