Menu

Dark Mode
ChromeOS Bakal Pensiun, Diganti Aluminium OS untuk Chromebook Bonobo Bisa Bermain Pura-pura Layaknya Manusia, Ilmuwan Kagum PPLI Dukung Program 1 Hektar Hutan Kota Pemkab Bogor Peduli Lingkungan, PMC dan Kecamatan Bojonggede Tanam Pohon Anggota DPR AS Desak Bill Gates Bersaksi di Bawah Sumpah soal Epstein Elon Musk Tuding Perdana Menteri Spanyol Tiran, Kenapa?

Kabar Politik

Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional

badge-check


					Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional Perbesar

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor boleh berbangga hati. Pasalnya Pelayanan Perijinan Electronik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor menjadi salah satu yang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi best practice. Itu menandakan perijinan di Kota Bogor merupakan yang terbaik dan akan menjadi percontohan.

Kepala BPPT-PM Denny mengatakan, beberapa daerah sudah menerapkan perijinan elektronik, tetapi di Kota Bogor lebih terpadu dan terintegrasi dari berbagai data. Selain itu, aplikasi perijinan SMART, menjadi nilai lebih di mata KPK. Sistem perijinan pelayanan elektronik SMART semula hanya terintegrasi untuk 13 perijinan saja. Namun sekarang sudah bertambah 18 perijinan hingga total perijinan online sudah mencakup 31 jenis perijinan.

“SMART sudah terintegrasi dengan pajak, sms gateway, bank jabar, Sistem Informasi Perusahaan Online (Sipo) Kementrian Perdagangan, yang membuat semua perijinan lebih transparan,” pungkas Denny usai mendampingi Walikota Bogor Bima Arya setelah melakukan audiensi Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Senin (27/6/2016) di Balaikota Bogor.

Sebelumnya, Korsupgah KPK Untung Wicaksono menjelaskan, terpilihnya BPPT sebagai best practice berawal dari kunjungan KPK pada Februari lalu ke Kota Bogor dan melihat sistem perijinan online BPPT sudah satu pintu. Pada (3/8/2016) mendatang BPPT-PM dengan membawa sistem Pelayanan Perijinan Electroniknya bersama Kota Surabaya dengan contoh e-Planning dan Kabupaten Bogor untuk e-Procurement memaparkan kepada Kepala Daerah baru di Provinsi Bengkulu.

“Kami mencoba mengambil sistem terbaik di setiap daerah yang kemudian akan ditularkan ke daerah lain,” tambah Untung.

Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, BPPT-PM Kota Bogor dinilai yang terbaik menurut KPK karena sistem perijinannya sudah satu pintu dan terpadu. Maka, BPPT-PM diminta untuk berbagi dengan memberikan materi kepada kepala daerah baru. “Saya meminta BPPT-PM untuk mempersiapkan dan mau berbagi ilmu pengetahuannya tentang layanan perijinan. Serta persentasi jangan hanya mengandalkan oral tetapi dilengkapi dengan visualnya,” jelas Bima.#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Rapat Kerja dengan Dinkukmdagin, Komisi IV DPRD Bogor Fokus Inflasi dan Penguatan UMKM

27 January 2026 - 22:54 WIB

Perkuat Sinergitas, Kapolresta Temui Pimpinan DPRD Kota Bogor

27 January 2026 - 20:08 WIB

Ulang Tahun, Redpem dan PDI-P Gelar Baksos di Pandeglang

18 January 2026 - 22:02 WIB

 Komisi IV DPRD Kota Bogor Bahas Sinergi dan Pembentukan Panja

13 January 2026 - 22:14 WIB

Terima Kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kota Bogor, Ini Kata Ketua DPRD

8 January 2026 - 22:15 WIB

Trending on Kabar Politik