Menu

Dark Mode
Serang Diego Garcia, Rudal Iran Mungkin Lebih Seram dari Perkiraan Ini Rudal Majid Iran yang Rontokkan Jet Siluman Amerika Google Ungkap Cara Sideloading Baru di Android, Harus Tunggu 24 Jam Cara Praktis Bikin Kartu Lebaran AI-Style di Galaxy S26 Series 1 Syawal Tak Seragam, Netizen Sepakat Tak Debatkan Penetapan Idul Fitri Tiba-tiba Ngetweet, Cristiano Ronaldo: Eid Mubarak Semuanya!

Kabar Politik

Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional

badge-check


					Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional Perbesar

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor boleh berbangga hati. Pasalnya Pelayanan Perijinan Electronik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor menjadi salah satu yang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi best practice. Itu menandakan perijinan di Kota Bogor merupakan yang terbaik dan akan menjadi percontohan.

Kepala BPPT-PM Denny mengatakan, beberapa daerah sudah menerapkan perijinan elektronik, tetapi di Kota Bogor lebih terpadu dan terintegrasi dari berbagai data. Selain itu, aplikasi perijinan SMART, menjadi nilai lebih di mata KPK. Sistem perijinan pelayanan elektronik SMART semula hanya terintegrasi untuk 13 perijinan saja. Namun sekarang sudah bertambah 18 perijinan hingga total perijinan online sudah mencakup 31 jenis perijinan.

“SMART sudah terintegrasi dengan pajak, sms gateway, bank jabar, Sistem Informasi Perusahaan Online (Sipo) Kementrian Perdagangan, yang membuat semua perijinan lebih transparan,” pungkas Denny usai mendampingi Walikota Bogor Bima Arya setelah melakukan audiensi Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Senin (27/6/2016) di Balaikota Bogor.

Sebelumnya, Korsupgah KPK Untung Wicaksono menjelaskan, terpilihnya BPPT sebagai best practice berawal dari kunjungan KPK pada Februari lalu ke Kota Bogor dan melihat sistem perijinan online BPPT sudah satu pintu. Pada (3/8/2016) mendatang BPPT-PM dengan membawa sistem Pelayanan Perijinan Electroniknya bersama Kota Surabaya dengan contoh e-Planning dan Kabupaten Bogor untuk e-Procurement memaparkan kepada Kepala Daerah baru di Provinsi Bengkulu.

“Kami mencoba mengambil sistem terbaik di setiap daerah yang kemudian akan ditularkan ke daerah lain,” tambah Untung.

Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, BPPT-PM Kota Bogor dinilai yang terbaik menurut KPK karena sistem perijinannya sudah satu pintu dan terpadu. Maka, BPPT-PM diminta untuk berbagi dengan memberikan materi kepada kepala daerah baru. “Saya meminta BPPT-PM untuk mempersiapkan dan mau berbagi ilmu pengetahuannya tentang layanan perijinan. Serta persentasi jangan hanya mengandalkan oral tetapi dilengkapi dengan visualnya,” jelas Bima.#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Banu Bagaskara: Kebijakan THR PPPK Paruh Waktu Tidak Adil

14 March 2026 - 11:23 WIB

Ketua DPRD Adityawarman Adil Apresiasi Sinergi TNI dalam Pembangunan Jembatan Garuda

10 March 2026 - 22:47 WIB

Sidak Pasar Gembrong dan Jambu Dua, Komisi II DPRD Kota Bogor Soroti Kenaikan Harga dan Akses Angkot

10 March 2026 - 22:14 WIB

​DPRD Kota Bogor dan Disnaker Bahas Persiapan THR, Siapkan Posko Pengaduan

10 March 2026 - 21:59 WIB

Terima Pemuda Al-Irsyad, Adityawarman: Salut untuk Pemuda yang Beraktualisasi di Bidang Sosial

10 March 2026 - 21:45 WIB

Trending on Kabar Politik