Menu ✖

Dark Mode
Tim Judo Kota Bogor Tambah Satu Emas di Porprov XV Jabar 2026 ‎Gilbert Eliezer Sumbang Emas untuk Kabupaten Bogor dari Cabor Renang Pemkot Bogor Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometerologi Basah Soft Tenis Kabupaten Bogor Bidik Dua Emas Nomor Tunggal Putra dan Putri ‎ DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya Libas KBB, Basket Kota Bogor Berebut Tiket Semifinal Lawan Kabupaten Bandung

Kabar Politik

Adityawarman Petik Pesan Penting dari Menteri LH

badge-check


					Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman mengambil sampah di alun-alun kota Bogor. (foto: Humpro) Perbesar

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman mengambil sampah di alun-alun kota Bogor. (foto: Humpro)

Kota Bogor– Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil ikut mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam kegiatan senam sehat PWI Kota Bogor, yang dilanjut dengan bebersih alun-alun Kota Bogor dan meninjau sekolah penerima MBG, Jumat (17/10/2025).

Dari kegiatan ini, Adityawarman menilai Menteri Hanif Faisol telah menyampaikan pesan yang sangat penting bagi warga Kota Bogor untuk menjalani hidup sehat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Pak menteri menyampaikan pesan dengan menunjukkan secara langsung, bahwa kita semua harus hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan,” kata Adit.

Lebih lanjut, Adit menyampaikan bahwa Kota Bogor telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053. Sehingga Pemerintah Kota Bogor tinggal menjalankan mandat yang ada di dalam perda untuk menjaga kelestarian lingkungan Kota Bogor sesuai dengan RPJPD Kota Bogor.

“Instrumen peraturan sudah ada, tinggal kita bersinergi menjalankannya dengan menuangkan kedalam program APBD,” jelas Adit.

Pada kesempatan tersebut, Adityawarman juga mengapresiasi PWI Kota Bogor yang telah melakukan kegiatan Jumat Sehat secara konsisten. Menurutnya, hal tersebut harus diteruskan karena memiliki nilai positif dan DPRD Kota Bogor akan memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

“Perlu diapresiasi teman-teman PWI Kota Bogor yang telah konsisten menjalankan kegiatan Jumat Sehat. Kami di DPRD Kota Bogor juga akan mendukung kegiatan tersebut,” tutup Adit.

Pada kegiatan tersebut turut hadir unsur Pimpinan Daerah (forkopimda) Kota Bogor pun turut hadir seperti Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi, sejumlah kepala dinas, dan ribuan warga Bogor.

Menteri LH, Hanif Faisol menyampaikan beberapa pesan saat melakukan aksi bersih-bersih di area Alun Alun. Hanif mengatakan, aksi bersih-bersih ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan paling tidak satu minggu melakukan dua kali kegiatan bersih-bersih. Kemudian, di Kota Bogor memiliki dua sungai besar yaitu Ciliwung dan Cisadane. Untuk itu, Hanif meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kebersihan lingkungannya di sungai tersebut.

“Di Kota Bogor ini timbulan sampah 700 ton per hari, dimana 500 ton di kelola oleh pemerintah dan 200 tonnya lagi masih tersebar di jalan dan di sungai. Jadi saya berharap betul untuk kerjasamanya jaga lingkungan kita, jaga kebersihannya. Karena kalau dua sungai ini penuh dengan sampah maka akan terdampak kepada daerah yang ada di hilirnya yaitu Jakarta dan sekitarnya,” pungkasnya. Rheynaldhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik