KEHADIRAN Walikota Bogor Bima Arya dalam acara DPD Hizbut Tahrir indonesia (HTI) II Kota Bogor beberapa waktu lalu, mendapat respon pro kontra dari masyarakat. Agar tak menjadi bola panas, Bima pun memberikan keterangan kepada media, Rabu (10/2/16).
Menurut Bima, dirinya tidak sependapat dengan konsep khilafah yang disampaikan Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan hal tersebut dilontarkannya langsung di depan anggota HTI pada tanggal 8 Februari 2016 kemarin. Terkait kehadirannya di acara tersebut untuk silaturahmi.
“Sebagai pemimpin saya harus mengayomi dan merawat silaturahmi. Perbedaan keyakinan, agama, cara pandang dan politik tak boleh jadi hambatan untuk silaturahmi. Saya sampaikan langsung di forum HTI itu, bahwa saya tidak setuju tentang manifesto khilafah dari HTI, dan saya sampaikan secara terbuka. Bagi saya NKRI dan Pancasila itu sudah final,” kata Bima dalam rilis yang diterima www.kabaronline.co.id
Jadi, menurutnya, kehadiran dirinya di sana bukan menyetujui konsep khilafah. “Tapi memang harus ada yang menyampaikan kepada mereka secara terbuka, bahwa Kota Bogor punya banyak persoalan,” paparnya.
Dimana, lanjutnya, persoalan yang ia angkat tersebut ada dua. Yaitu persoalan penyakit sosial dan persoalan kemiskinan. “Kalau kita sibuk membesarkan perbedaan dan melupakan persamaan, agak sulit kita menghadapi itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, masih kata Bima, HTI agar ke depannya untuk mengedepankan persamaan. Meski diakuinya jika HTI memiliki niat baik untuk melawan kemungkaran, kebatilan, kemaksiatan, dan penyakit sosial.
“Maka kita sama-sama. Tapi kalau ujung-ujungnya mengganti NKRI, kita tidak sependapat dan pasti berbeda. Yang penting silaturahmi itu dijaga. Karena sebagai walikota saya harus terus membangun silaturahmi dan berhubungan baik dengan semuanya,” tandasnya.
#D. Raditya
