MARAKNYA kegiatan pungutan liar (Pungli) di Terminal Baranangsiang pasca dilakukannya perjanjian kerjasama antara Pemkot Bogor dengan PT.PGI terkait optimalisasi terminal, disikapi serius Komisi B DPRD Kota Bogor.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Teguh Rihananto mengatakan, dalam waktu dekat Komisi B akan memanggil sejumlah instansi terkait, terutama DLLAJ Kota Bogor untuk menanyakan berbagai permasalahan yang terjadi di terminal Baranangsiang. Diantaranya soal maraknya kegiatan pungli, penarikan retribusi, soal kewenangan pengelolaan, termasuk soal kerjasama antara Pemkot Bogor dengan PT. PGI.
Maraknya penarikan penarikan di terminal Baranangsiang, baik resmi maupun tidak resmi, harus disikapi serius oleh Pemkot Bogor. Dugaan penyelewengan di dalam penyetoran retribusi di terminal Baranangsiang juga patutu dicurigai, karena terminal sejak dikerjasamakan kepada PT. PGI tahun 2012 lalu, tidak dijadikan obyek audit BPK.
“Kita akan meminta informasi yang detail kepada DLLAJ, terkait sejauhmana kewenangan DLLAJ dalam memungut retribusi pasca adanya kerjasama MoU antara Pemkot Bogor dengan PT. PGI soal optimalisasi terminal Baranangsiang. Apakah retribusi itu diperbolehkan secara aturan atau tidak,” ujar Teguh.
| yuda |
