Pemerintah Belanda berencana memangkas jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 16 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Pengurangan sebanyak 25.000 posisi dilakukan demi efisiensi, dan kecerdasan buatan akan mengambil alih tugas-tugas yang ditinggalkan.
Langkah ini diumumkan resmi oleh kabinet Belanda. Targetnya, pada tahun 2035 nanti, pemerintah akan lebih ramping dan berjalan lebih cepat berkat bantuan teknologi. Penghematan yang ditargetkan mencapai 900 juta euro pada tahun 2027, lalu melonjak menjadi 3,5 miliar euro pada tahun 2035.
Tidak semua instansi terkena dampak. Kepolisian dan pertahanan dikecualikan dari rencana ini. Untuk bagian lainnya, kecerdasan buatan akan dipakai untuk menangani tugas tugas rutin, memproses dokumen, dan melayani masyarakat secara lebih cepat tanpa perlu menambah jumlah petugas.
Perincian penerapan kecerdasan buatan itu sendiri akan disusun pada kuartal pertama tahun 2027 mendatang.
“Kami ingin pemerintahan yang lebih sederhana, cerdas, dan lebih kecil,” tulis Wakil Menteri Dalam Negeri Eric van der Burg dalam surat kepada parlemen.
Sebelumnya, pemerintah Belanda memang telah mulai menerapkan AI di berbagai layanan. Namun rencana ini menandai langkah pertama yang berskala besar untuk secara langsung mengurangi jumlah pegawai tetap sebagai dampak dari kemajuan teknologi.
Rencana pemerintah Belanda menggunakan AI untuk menggantikan PNS telah dilaporkan sejak awal tahun. Menurut Telegraaf, jumlah PNS Belanda naik dari 140.000 pada 2021 menjadi 170.000 pada 2026. Namun, penambahan pegawai tidak memperbaiki kinerja pemerintah, bahkan birokrasi justru makin membebani publik dengan aturan dan subsidi.
PNS yang mengelola kebijakan bahkan berganda dari 10.000 menjadi 20.000 dalam 10 tahun terakhir.
Sumber: cnbcindonesia.com
