LEMBAR Kerja Siswa (LKS) tak bisa lepas dari dunia pendidikan. Untuk itu Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor saat ini tengah memperjuangkan dana pembelian LKS untuk diajukan pada APBD 2016.
Hal itu ditempuh menyusul banyaknya keluhan dari orangtua siswa terhadap penjualan LKS di sekolah-sekolah yang terkesan dipaksakan. Untuk program ini, Disdik mengalokasikan anggaran hingga Rp2 miliar.
Kepala Disdik Kota Bogor, Edgar Suratman mengatakan, anggaran itu akan cukup untuk pembelian LKS sehingga siswa tidak perlu lagi dibebankan dengan pembelian LKS. Menurutnya, anggaran itu diprioritaskan untuk siswa dari kalangan tidak mampu.
“Kalau SMA dan SMP LKS ini tidak ada masalah, hanya tingkat SD saja,” ungkap Edgar saat ditemui di Kantor Disdik Kota Bogor, Rabu (11/15).
Edgar mengatakan, anggaran tidak diajukan tahun ini karena kondisinya tidak memungkinkan. Dia berharap semua siswa mendapatkan jatah LKS.
“LKS tidak ada kewajiban, itu hanya urgensi di sekolah. Yang diwajibkan buku paket tapi sudah ada dalam bantuan BOS,” tambahnya.
Edgar menegaskan, semua sekolah tidak boleh menjual LKS kepada siswanya. Jika kedapatan ada yang melanggar, dia menegaskan siap memberikan sanksi.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor H.M.IDRIS menjelaskan, pihaknya sudah mewancanakan bantuan LKS ini di APBD Perubahan. Dia menegaskan, Pemkot harus membantu orangtua siswa dalam pembelian LKS tersebut.
“LKS harus disediakan oleh Pemkot Bogor, harus dibantu. Di lapangan banyak pengggunaan dan penjualan LKS yang tidak dimonitor Disdik,” tegas Idris..
Idris berharap tahun depan tidak ada lagi keluhan dari orangtua siswa terkait masalah ini. Dia pun meminta, meski sudah ada LKS, guru tetap mengajar dengan sungguh-sungguh,” pungkas dia.| Yuda|
