Menu ✖

Dark Mode
Tren Agentic AI Mulai Geser Era Call Center Tradisional Demokrat Menang, Saham Para Raksasa Teknologi Hancur Sejarah Times New Roman, Tahun Berapa Diciptakan? Starlink Mau Bangun Jaringan 5G Sendiri, Siap Saingi Operator Seluler Indonesia Targetkan PLTN Pertama Dibangun 2032, BRIN Soroti Aspek Ini Tim Judo Kota Bogor Tambah Satu Emas di Porprov XV Jabar 2026

Kabar Politik

Ulang Tahun, Redpem dan PDI-P Gelar Baksos di Pandeglang

badge-check


					Repdem dan PDI-P Gelar Baksos dan Cek Kesehatan Gratis di Pandeglang. (foto: ist) Perbesar

Repdem dan PDI-P Gelar Baksos dan Cek Kesehatan Gratis di Pandeglang. (foto: ist)

Pandeglang – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) dan HUT ke-73 PDI Perjuangan diperingati Arus Muda Repdem di bawah kepemimpinan Ketua Koordinator Banu Lesmana Bagaskara, dengan menggelar aksi sosial penyerahan bantuan sembako dan pelayanan cek kesehatan gratis di Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Menurut Banu, aksi sosial tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Repdem dan PDI Perjuangan di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum hari jadi organisasi dan partai. Warga menyambut antusias penyerahan bantuan sembako yang sangat dibutuhkan, serta layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat desa.

Selain itu, rombongan Arus Muda Repdem bersama jajaran PDI Perjuangan dan para wakil rakyat juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi warga yang terdampak banjir di wilayah sekitar. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memastikan aspirasi dan kebutuhan warga terdampak dapat segera ditindaklanjuti.

Banu menambahkan, peringatan HUT Repdem dan PDI Perjuangan harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kerja-kerja kerakyatan.

“Di usia 21 tahun Repdem dan 73 tahun PDI Perjuangan, kami menegaskan komitmen untuk terus hadir bersama rakyat. Politik bukan sekadar wacana, tetapi kerja nyata yang berpihak pada masyarakat, terutama saat mereka menghadapi musibah,” ujar Banu, didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Wanto Sugito, Eri Suhaeri dan Iwan Rahayu, S.E., Anggota DPRD Provinsi Banten, serta Abraham Leo Tanditasik, Sekretaris Jenderal Repdem.

Sementara itu, Wanto Sugito menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong dan nilai kemanusiaan yang menjadi napas perjuangan PDI Perjuangan. Eri Suhaeri dan Iwan Rahayu, S.E. menambahkan pentingnya sinergi antara struktur partai, organisasi sayap, dan lembaga legislatif agar kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa.

Abraham Leo Tanditasik menegaskan bahwa Repdem sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan akan terus bergerak di akar rumput, menjaga semangat perjuangan demokrasi sekaligus memastikan keberpihakan nyata kepada rakyat. Rheynaldhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik