Menu ✖

Dark Mode
Werstling Kabupaten Bogor Penuhi Target Emas Porprov XV Jabar 2026 Sembilan Emas Porprov XV Jabar 2026 Diraih Judo Kota Bogor All Eyes on Papua Menggema, Karhutla Bumi Cenderawasih Bikin Khawatir Bubble AI Pecah Sampai Amerika, Rp18.000 Triliun Menguap Semalam Ini Cara Lacak Lokasi Orang, Bisa Pakai WhatsApp-Google Maps Balas Dendam soal Kumis Superman, Henry Cavill Bikin Game Pakai AI

Kabar Pendidikan

SDN Cimanggu dan Kencana 1 Diresmikan, Komisi IV DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

badge-check


					Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andhika Putra. (foto: hmp) Perbesar

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andhika Putra. (foto: hmp)

Kota Bogor – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andhika Putra mengingatkan Pemkot Bogor untuk komitmen meningkatkan mutu pendidikan. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, menghadiri peresmian gedung SDN Cimanggu dan SDN Kencana 1, Senin (15/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Riyan berkesempatan mengelilingi kawasan dua sekolah yang selesai direnovasi dengan menggunakan APBD Kota Bogor.

Riyan pun meminta komitmen kepada Pemerintah Kota Bogor untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bogor.

“Harus ada komitmen dari Pemkot karena kami menginginkan mutu pendidikan yang naik kelas dengan pendidikan yang merata, aman dan nyaman bagi seluruh anak di Kota Bogor,” kata Riyan.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim resmikan 2 sekolah SD. (foto:hmp)

Lebih lanjut Riyan menjelaskan. Berdasarkan hasil rapat kerja dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, terdapat dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkot Bogor kedepan.

Pertama adalah peningkatan mutu tenaga pendidik. Menurut Riyan, untuk menciptakan generasi emas, perlu tenaga pendidik yang mumpuni.

Riyan mengungkapkan dengan adanya penambahan ruang kelas ataupun sekolah-sekolah baru, maka akan menghadirkan tantangan baru, yakni kurangnya tenaga didik yang harus diselesaikan.

Berdasarkan data yang ia pegang, di tahun 2025, belum ada tenaga didik baru untuk mengajar di sekolah, sedangkan data menyebut 20 guru pensiun setiap bulannya.

“Nah disini tugas Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memastikan, setiap guru yang mengajar di Kota Bogor memiliki kapabilitas, maka harus diberikan pelatihan yang baik pula, serta perencanaan perekrutan yang jelas,” kata Riyan

Kedua, Riyan menyinggung soal pemerataan dan akses fasilitas pendidikan. Menurutnya, pemerataan akses pendidikan masih jauh dari kata cukup.

Beberapa kelurahan yang berada di pinggiran kota masih belum memiliki sekolah negeri, dan sebarannya masih terpusat di tengah saja.

Sehingga ia berharap dengan adanya program Bogor Cerdas yang dicanangkan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, pemerataan sekolah bisa tercapai.

“Selain itu, fokus utama kami juga akan memastikan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tepat sasaran sehingga tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Terkait fasilitas, saya berharap adanya penambahan sarana prasarana seperti meja dan bangku untuk ruang kelas yang harus di isi,” pungkasnya. KMF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

16 Tahun Menjadi Guru, Kini Siti Nurma Menyemai Harapan di Sekolah Rakyat

2 November 2026 - 14:46 WIB

Pelajar Sekolah Rakyat 3 Tunjukkan Perkembangan Akademis

2 November 2026 - 13:52 WIB

Dosen Sains Komunikasi FISIP Unida Dorong Pelaku Usaha Desa Susun Strategi Komunikasi Berbasis Keunggulan Produk dan AI

29 October 2026 - 19:14 WIB

Trending on Kabar Pendidikan