Menu ✖

Dark Mode
Tren Agentic AI Mulai Geser Era Call Center Tradisional Demokrat Menang, Saham Para Raksasa Teknologi Hancur Sejarah Times New Roman, Tahun Berapa Diciptakan? Starlink Mau Bangun Jaringan 5G Sendiri, Siap Saingi Operator Seluler Indonesia Targetkan PLTN Pertama Dibangun 2032, BRIN Soroti Aspek Ini Tim Judo Kota Bogor Tambah Satu Emas di Porprov XV Jabar 2026

Kabar Politik

Sendi: Trem Bukan Solusi Atasi Kemacetan di Kota Bogor

badge-check


					Sendi: Trem Bukan Solusi Atasi Kemacetan di Kota Bogor Perbesar

Calon Wali Kota Bogor nomor urut satu, Sendi Fardiansyah, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap rencana pengoperasian trem sebagai solusi kemacetan di Kota Bogor. Menurut Sendi, solusi tersebut kurang efektif mengingat kondisi infrastruktur dan kebutuhan transportasi publik di kota ini.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pengurangan jumlah angkot di Kota Bogor berjalan lambat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 3.412 angkot, sementara pada akhir tahun 2023 jumlah tersebut hanya berkurang menjadi 3.003 unit.

“Jumlah angkot di Kota Bogor hanya berkurang 409 unit dari tahun 2014 sampai 2023. Ini tidak signifikan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar Sendi.

Selain itu, ia menyoroti kurang optimalnya pengoperasian koridor Biskita, sistem bus transit di Kota Bogor. Dari enam koridor yang direncanakan, hanya empat yang beroperasi. Dengan kemungkinan beban subsidi beralih ke Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2025, diperkirakan hanya dua koridor yang bisa dipertahankan.

“Biskita baru jalan 4 koridor dari 6 yang direncanakan. Bahkan berpotensi turun hanya jadi 2 koridor saja di tahun 2025,” kata Sendi.

Pembangunan Jalur Regional Ring Road (R3) dan Bogor Inner Ring Road (BIRR) juga belum tuntas, yang menurut Sendi, menjadi faktor penting dalam mengatasi kemacetan. Menurutnya, fokus seharusnya diarahkan pada penyelesaian infrastruktur ini daripada menghadirkan trem yang kemungkinan tidak akan efektif karena lebar jalan dan kondisi lalu lintas di pusat kota yang padat.

“Mengelola macet di Kota Bogor butuh keberanian. Bukan cuma janji-janji. Apalagi janji yang gak terealisasi,” tegasnya.

Sendi bersama pasangannya, Melli Darsa, berkomitmen untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bogor melalui langkah-langkah konkret. Rencana mereka meliputi penambahan koridor Biskita dari empat menjadi enam, memperketat uji KIR bagi angkot yang tidak layak, serta menyelesaikan pembangunan jalur R3 dan BIRR.

“Pasangan Sendi-Melli punya program Bogor 15 menit. Ke mana-mana deket, cuma 15 menit. Untuk mewujudkan itu, kita akan perketat uji KIR bagi angkot yang sudah tidak layak operasi. Angkotnya kita bikin nyaman, pake ac. Biskita kita tambah koridor dan armada. R3 dan BIRR kita tuntaskan. Insyallah, ini bisa terwujud. Asal berani dan memiliki kemauan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kenyamanan dan keamanan transportasi publik di Bogor.

“Mengurai kemacetan di Kota Bogor itu tidak sesederhana membuat orang mau naik kendaraan umum. Masalahnya, kendaraan umumnya saat ini nyaman, aman, murah, dan cepat, gak? Itu dulu yang kita evaluasi,” tutup Sendi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik