Wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum 2024 adalah bentuk penghianatan pada demokrasi. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Bogor, Dede Candra Sasmita.
Pria yang akrab diaapa Decan ini dengan tegas menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum 2024.
“Menurut saya sistem proporsional terbuka adalah kemajuan esensial dalam demokrasi kita. Kerugian konstitusional yang dikeluhkan justru lebih besar apabila diterapkan sistem proporsional tertutup,” ujar Dede Candra sasmita, Jumat (30/12/22).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Kang Dhecan itu mengatakan, sebagai seorang calon legislatif, tentunya akan merasa hak konstitusionalnya dilaksanakan secara penuh ketika bisa mengkampanyekan dirinya sebagai individual wakil rakyat. Selain itu, bagi para pemilih akan lebih puas ketika dirinya mencoblos orang yang memang diinginkannya untuk menjadi wakilnya di parlemen.
“Kompetisi antar caleg itu bagus untuk memperkuat sistem merit dalam perekrutan anggota legislatif. Siapa yang punya rekam jejak, pemikiran dan kerja yang bagus, akan dipilih rakyat,” urainya.
Kang Dhecan meyakini betul bahwa Sistem Proporsional Terbuka sudah sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang dan tidak memiliki kelemahan konstitusional. Dia meyakini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan konsisten mempertahankan keyakinan yang sama ketika memutus gugatan pemohon yang ingin mengembalikian sistem tertutup.
“Saya meyakini manakala Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pelaksanaan Pemilu degan proporsional tertutup, masyarakat akan menilai hal ini merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia dan rezim saat ini akan dinilai gagal dalam menjaga demokrasi, bahkan cenderung jadi langkah bodoh, karena hanya akan membuat citra di akhir jabatan menjadi buruk,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Kang Dhecan mengajak kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk menjadikan hal ini sebagai momentum rakyat agar semakin cerdas menggunakan hak pilihnya, bahwa memilih calon legislative jangan hanya berdasarkan uang yang di bagikan saat serangan fajar, menurutnya hal seperti ini benar-benar perbuatan bodoh dan Juhala, menyesalnya 5 tahun kedepan.
“Saya mengajak kepada semua rekan aktivis, para penggiat demokrasi, dan semua elemen bangsa untuk tetap konsisten menempatkan kedaulatan ditangan rakyat, semoga tetap MK tidak mengabulkan gugagatan ini, dan tetap menggunakan proporsional terbuka, agar masyarakat bena-benar memilih legislator yang diharapkan.
Penukis Pratama
