Inflasi menjadi isu yang ramai diperbincangkan saat ini, mengingat beberapa tokoh sudah memberikan warning tahun 2023 bakal gelap. Mengantisipasi hal tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (24/10/2022).
Dipimpin Mendagri, Tito Karnavian, rakor ini menekankan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menjadikan inflasi sebagai isu dan perhatian utama.
“Inflasi menjadi salah satu isu global dan menjadi perhatian dunia, selain karena sisa dampak Covid-19 juga karena perang Rusia dan Ukraina,” ujar Tito.
Tito mengatakan, perang ini bukan hal kecil karena Rusia merupakan pemain besar dalam percaturan ekonomi politik dan keuangan dunia. Dan ini didukung kekuatan barat sehingga menjadi perang yang sangat berdampak pada dunia.
Apalagi kata Tito, Rusia merupakan pengekspor minyak nomor empat terbesar di dunia dan energi gas di eropa sangat tergantung pada Rusia, terutama sekarang memasuki musim dingin.
“Rusia juga penghasil tepung dan gandum nomor dua di dunia. Perang ini menimbulkan gangguan rantai pasokan energi dunia dan juga rantai pasok pangan dunia,” tuturnya.
Ia menjelaskan, perang ini berimbas pada situasi ekonomi dunia dan berimbas juga pada keadaan keuangan. Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyatnya. Ditambah harga minyak sangat tinggi, meningkat lebih dari 100 Dollar USD per Barrel, dan juga harga gas dan lainya juga mengalami kenaikan.
“Banyak sekali negara yang sudah mengalami inflasi cukup tinggi, Turki sudah 83 persen, Laos 34 persen. Artinya kenaikan harga barang dan jasa ini membuat kebutuhan hidup rakyat menjadi tinggi,” terangnya.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada pada posisi relatif masih landai di angka 5,95 persen. Pihaknya pun mengutamakan pendampingan kepada daerah untuk tidak ragu-ragu menggunakan instrumen keuangan APBD disamping mengaktifkan satgas pangan dan TAPD masing-masing.
“Angka inflasi nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah semua daerah, baik di 34 provinsi dan seluruh kota/kabupaten harus bergerak bersama. Kalau setiap daerah bisa mengendalikan inflasi, maka secara nasional akan jauh lebih mudah dikendalikan,” katanya.
Penulis Pratama/rls
