Sedikitnya 60 orang mengikuti sosialisasi angkutan umum perkotaan pra-operasional koridor Transpakuan, dengan skema Buy The Service (BTS), di kantor Dishub Kota Bogor, Jalan Tajur pada Senin (4/10/2021) sore.
Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, pelaksanaan bus BTS di Kota Bogor sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana semua pihak harus bisa menjamin kelancaran pelaksanaan program BTS di Kota Bogor.
“Bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), kami tularkan ilmu dan pengetahuan soal BTS, agar mereka yang hadir ini juga menyampaikan lagi ke bawah. Total 120 orang, besok (5/10) kami sosialisasi ke pengemudi,” kata Eko .
Menurut Eko, ada beberapa hal yang disampaikan mulai dari rencana operasional, rencana waktu operasi, titik lintasan, skema kelancaran dan keamanan. Hingga peran-peran dari berbagai stakeholder transportasi yang ada di Kota Bogor. Termasuk aturan-aturan operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di bus skema BTS.
“Harus membiasakan diri dengan aturan main di BTS. Nah tugas Pemkot Bogor untuk tahap pra-pelaksanan BTS di Kota Bogor salah satunya itu. Jadi sejak awal, keterlibatan teman-teman yang hadir di sini sangat diperlukan untuk kelancaran program BTS,” kata Eko.
Sejauh ini lanjut Eko, ada dua koridor yang disiapkan untuk beroperasinya 26 bus BTS dari total 75 unit bus sesuai dalam kontrak. Namun pihaknya masih mematangkan koridor mana saja yang akan pertama kali menjadi ‘trayek’ dari bus BTS.
“Tergantung kesiapannya. Apakah koridor 1 dan 2, atau koridor 1 dan 4, ini masih proses. Yang jelas harus sudah ada yang dikonversikan di koridor itu, satu bus untuk tiga angkot,” katanya.
Terkait kesiapan sarana prasarana di lapangan, lanjut Eko, ada 12 shelter tengah diperbaiki dan dipoles. Serta 24 shelter yang merupakan milik pemerintah pusat, yang tengah dirombak total agar halte bus BTS nantinya sesuai dengan SOP. Untuk petugas di shelter, akan dilibatkan BPTJ, Dishub, badan hukum hingga Organda .
“Kan ada CCTV, pengendali mutu hingga petugas yang nunggu disetiap halte. Jadi kan semua itu terlapor, baik di halte maupu di bus. Di bus juga ada kamera, di mana kecepatannya terlapor, harus pakai seragam, makanya di beberapa daerah lain ada yang kena penalti,” jelasnya.
Sementara itu, Kasubdit Angkutan Orang pada BPTJ Saptandri Widiyanto menuturkan, sosialisasi ini sangat perlu karena pihaknya ingin agar program BTS ini segera terlaksana di Kota Bogor. Dalam salah satu persyaratannya, program ini harus menghadirkan bus baru. Pihaknya pun mendorong agar Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebagai pemenang lelang, segera merealisasikan kewajiban menyediakan bus baru untuk 6 koridor.
“Kami mau cepat, tapi kami mengerti karena program BTS ini butuh penyiapan dan penyediaan bus baru, sesuai dalam persyaratan. Untuk launching, kita tunggu kesiapan PDJT yang berpartner dengan PT Kodjari dan Lorena, dalam menyediakan busnya. Sosialisasi ini kami sampaikan apa-apa tentang BTS. Harapannya secepatnya segera direaliasi dan dilaunching,” bebernya.
Di tempat yang sama, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, M. Ishak mengaku, mendukung program BTS.
“Kami mendukung. Sebelum sosialisasi dengan Dishub, kami sudah door to door ke lapangan kepada sopir juga pengusaha, dan mereka menerima. Arahan kami kepada mereka, tidak mungkin pemerintah merugikan rakyatnya. Mungkin ada satu dua yang masih kurang setuju. Tetapi KKU dan KKSU sudah berjalan. Kalaupun mereka menolak, mereka selamanya jadi pengusaha angkot, padahal kami mengajak agar menjadi pengusaha bus. Dengan jadi pengusaha bus mudah-mudahan bisa lebih sejahtera,” pungkasnya.
Penulis Pratama
Editor Aldho Herman
