Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor pariwisata paling merasakan dampak dari lonjakan kasus Covid-19. Untuk memulihkan pergerakan ekonomi, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyiapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk dukungan UMKM dan korporasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi mengaku hingga saat ini para pelaku UMKM di Kota Bogor belum menerima alokasi dana bantuan PEN yang digadang-gadang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani belum lama ini.
“Sampai sekarang belum ada kabar terkait bantuan PEN untuk UMKM di Kota Bogor,” akunya.
Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar bisa mewadahi kebutuhan para UMKM di kota hujan ini. “Saya akan lakukan koordinasi secepatnya. Soal dampak pandemi ini, jelas mereka (UMKM) yang paling terasa sekali penurunannya,” tutur dia.
Baca juga: Benahi Aset Daerah, BKAD Kota Bogor Gunakan Simasda
Tahun lalu, lanjut Almer, dana hibah PEN yang saat itu dialokasikan untuk sektor pariwisata dicairkan pada November. Dia berharap pencairan anggaran ini akan segera digelontorkan dalam waktu dekat ini.
“Tahun lalu itu anggaran PEN cair sekitar bulan November, mudah-mudahan sebelum november sudah cair,” harapnya.
Di sisi lain dia juga mengingatkan kepada para pengusaha pariwisata dan perhotelan agar lebih bijak untuk menggunakan anggaran PEN yang sudah dialokasikan oleh pemerintah.
“Dana hibah PEN untuk pariwisata tahun lalu itu banyak yang salah sasaran penggunaanya. Banyak yang menggunakan untuk kebutuhan hoter yang menurut saya itu sama sekali tidak penting, misalnya pembangunan gapura. Kalau dilihat dari sisi urgensinya pembangunan gapura itu apa fungsinya untuk perbaikan ekonomi?” ujarnya.
Dia juga meminta jangka waktu penyerapan anggaran PEN tidak terlalu tergesa-gesa, karena berdampak pada penggunaan anggaran itu sendiri. “Jadi kaya teman-teman tadi cuma untuk menghabiskan anggaran jadi peruntukannya pun asal-asalan,” kata dia.
Dia menyarankan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pelaku usaha duduk bareng dan sama-sama membuat program pemulihan ekonomi, sehingga anggaran lebih terarah dan bermanfaat. “Jangan sampai masyarakat tidak merasakan dampaknya nanti,” jelasnya.
Penulis Pratama
Editor Aldho Herman
