Paska demo pedagang kaki lima (PKL) ke kantor Wali Kota Bogor, Direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor bersikeras tak akan mengizinkan puluhan PKL tersebut berjualan di kawasan Blok B, Pasar Kebon Kembang. Hal tersebut disampaikan Dirut Perumda PPJ, Muzakir, Selasa (24/8/2021).
Menurut Muzakir, keputusan itu sudah final. Tujuannya agar puluhan pedagang tersebut bisa berjualan di tempat layak di dalam pasar, bukan di pinggir jalan.
“Kami tetap tidak memperbolehkan PKL berjualan di area publik, seperti di akses jalan, pintu masuk, parkir mobil, maupun di jalan di kawasan pasar,” tegas Dirut.
Muzzakir menyatakan, paska pkl ditertibkan, kondisi di kawasan Kebon Kembang relatif lebih tertib jika dibandingkan satu bulan lalu.
“Parkir mobil sudah lebih enak, dan ke dalam pasar sudah lebih nyaman. Masa di depan pasar kita ada warung-warung, kan tidak terlihat bagus. Terlihat tidak tertata,” ujarnya.
Muzakir juga membantah jika penertiban dilakukan pada saat PPKM. Menurutnya, penertiban sudah dilakukan sejak Januari, bukan saat PPKM saja.
“Upaya penertiban PKL dilakukan sejak awal tahun. Dan larangan berjualan di area publik, bukan karena PPKM Darurat. Kami sebagai pengelola pasar tradisional, kami menertibkan bukan untuk membunuh usaha PKL. Tapi justru mengajak teman-teman lebih layak berjualan di dalam pasar, dan membuat pengunjung nyaman berbelanja di pasar,” jelasnya.
Sebelum oenertiban dilakukan, lanjutnya, PPJ sidah dan terus melakukan pendekatan agar PKL agar berjualan di dalam pasar. Bahkan sudah ada beberapa PKL yang mau bergabung ke dalam pasar.
Soal isu penertiban menggunaka preman, tambah Muzakir, itu tidak benar. “Penertiban dilakukan oleh karyawan PPJ, gabungan dari karyawan ppj bagian keamanan beberapa pasar. Jadi wajar jika PKL ada yang tidak kenal dengan petugas tersebut, karena petugas tersebut dari pasar lain. Tidak ada itu preman,” tegasnya.
Penulis Pratama
Editor Aldho Herman
