Terkatung-katungnya optimalisasi Terminal Baranangsiang hingga saat ini, terus mendapat sorotan berbagai pihak.Tidak adanya kejelasan dari Pemkot Bogor dan kesepakatan dengan PT PGI, membuat terganggungnya proses optimalisasi.
Komunitas Pengelola Terminal Baranangsiang (KPTB) pun menggelar diskusi publik dengan mengundang empat calon walikota untuk membahas kelanjutan nasib terminal apabila salah satu dari keempat calon terpilih sebagai walikota di Lantai II Terminal Barangsiang, Minggu (4/3/2018).
Calon walikota Bogor nomor urut dua, Edgar Suratman mengatakan, pembatalan kerjasama dengan PT PGI tak bisa sekonyong – konyong dilakukan lantaran saat ini pemerintah pusat telah mengembalikan status kepemilikan serta pengelolaan Terminal Baranangsiang kepada daerah. “Terkecuali ada Inpres ataupun PP yang mengatur soal pengembalian status kepemilikan dan pengelolaan terminal kepada daerah tak hanya sekedar lisan,” katanya.
Kata Edgar, apabila pemerintah bertindak gegabah dengan memutus kerjasama dengan PT PGI, maka akan berimbas hukum dan malah akan semakin membuat kondisi terminal semakin tidak jelas. “Terminal ini kan milik masyarakat Kota Bogor. Kalaupun kerjasama dengan PT PGI mesti diputus harus jelas dulu aspek yuridisnya, bila payung hukumnya jelas ya kita batalkan kerjasamanya. Kalau sekarang kan masih ngambang,” ucapnya.
Saat ini, kata Edgar, yang harus dipikirkan adalah mencari solusi mengatasi polemik tersebut. Karena, bila dibiarkan berlarut – larut masyarakat yang bakal menjadi korban. Kenyamanan dan keamanan terminal mesti menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, calon walikota nomor urut empat, Dadang Iskandar Danubrata (DID) menegaskan bahwa terminal harus difungsikan sebagaimana mestinya, apalagi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut tak boleh beralih fungsi hingga 2031.
“Soal adanya kerjasama dengan PT PGI kami akan kaji kembali, sejauh mana efek hukumnya. Bila ada yang mesti direvisi ya kita revisi,” ungkapnya.
Namun, sambungnya, apabila ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi gugatan yang akan terjadi bila kerjasama itu dibatalkan, tentu pembatalan kerjasama akan dilakukannya ketika ia terpilih menjadi walikota. “Kalau ada kesepakatan bersama, ya kita akan hadapi,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Komunitas Pengurus Terminal Barangsiang (KPTB), Tedy Irawan mengaku, diskusi saat ini masih belum membuahkan hasil, karena semua jawaban yang diberikan para Calon Wali Kota ini butuh pengkajian dan lainnya, karena pihaknya tidak mau salah memilih Wali Kota Bogor mendatang.
“Kami tetap berkomitmen, bahwa siapapun nanti yang terpilih menjadi Wali Kota Bogor, kami berharap bisa membangun Terminal Barangsiang tanpa ada embel-embel seperti membangun hotel dan mall,” katanya.
reporterpratama
