Menu

Dark Mode
Mahkota Binokasih Sampai di Bogor, Disambut Dedie Rachim Laba Indocement Kuartal 1 Tahun 2026 Naik 2,1 Persen Berkontur Curam, Panaragan Jadi Pilot Project EWS Siap Hadapi Porprov, Dedie–Jenal Beri Dukungan untuk Cabor Dari Perlindungan hingga Kepedulian: Bukti Nyata Negara Hadir untuk Pekerja Indonesia Bukti Negara Hadir di Tengah Duka, Bpjs Ketenagkerjaan Serahkan Santunan JKK 494 Juta

Headline

badge-check

KESERIUSAN  pemerintah pusat dalam memberikan bantuan terhadap pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat dan khususnya Kota Bogor makin terlihat. Dua anggota DPR RI dapil Bogor-Cianjur pekan lalu beraudiensi di rumah dinas Walikota Bogor, Jalan Pajajaran. Dua anggota DPR RI itu adalah Deding Ishak dan Neng Eem Hafiz Hiz.

Menurut keterangan Deding, dana bantuan untuk pemda sudah tersedia dan siap diberikan untuk memenuhi dan merealisasikan program skala prioriritas yang ada di masing-masing pemerintah daerah. “Dana tersebut khusus dialokasikan untuk perbaikan pembangunan infrastruktur. Semua pengajuan diharapkan akhir maret sudah bisa masuk,” jelasnya.

Selain untuk perbaikan infrastruktur, kata Deding, anggaran tersebut dapat dialokasi pula membantu masyarakat yang memiliki usaha dengan memberikan bantuan modal usaha sehingga mereka yang tergabung dalam kelompok kelompok usaha dapat meningkatkan usahanya. “Bahkan anggaran ini pun dapat diberikan untuk membantu rumah panti asuhan, panti sosial maupun rumah singgah yang berada di Kota Bogor. Ada beberapa kegiatan yang bisa langsung dieksekusi pada tahun ini karena anggaran sudah siap pada tahun 2015 kalaupun tidak, dananya akan dialokasikan pada 2016,” beber Deding.

Di akhir pertemuan, Bima menyampaikan rencana pemkot membuat blue print sistem transportasi Bogor 30 tahun ke depan yang akan dikemas dalam Bogor Transportation Summit. “Sekaligus pada kesempatan ini, kami mengundang politikus asal dapil Bogor, para investor dan para stakeholder untuk bersama sama membahas transportasi dalam Bogor Transportation Summit bulan depan,” ajaknya.

Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim yang akan ditunjuk oleh komisi VII dan komisi VI untuk berkordinasi dengan OPD terkait. Tim akan bekerja untuk fokus kepada program prioritas yang penyelesaiannya bisa diakselarikan dan melakukan cek lapangan bersama-sama. FP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Dari Perlindungan hingga Kepedulian: Bukti Nyata Negara Hadir untuk Pekerja Indonesia

6 May 2026 - 08:29 WIB

Bukti Negara Hadir di Tengah Duka, Bpjs Ketenagkerjaan Serahkan Santunan JKK 494 Juta

5 May 2026 - 08:30 WIB

Menaker Pastikan Hak Jaminan Sosial Korban Kecelakaan KA Bekasi Terpenuhi

4 May 2026 - 22:29 WIB

May Day 2026, BPJS Ketenagakerjaan se-Jakarta Selatan Sebar Ratusan Sembako

1 May 2026 - 11:55 WIB

Wamenaker: Dunia Kerja Tak Hanya Lihat Ijazah

25 April 2026 - 10:01 WIB

Trending on Headline