Menu

Dark Mode
Perkuat Aksi Iklim dan Konservasi Hayati, Indocement Tanam Pohon Lokal ​Kota Bogor Juara Umum POPWILDA 2026 China Klaim Ada ‘Ikan Mata-mata’ yang Pantau Perairannya China Perketat Ekspor Indium untuk Chip AI, Ini Fakta-faktanya Microsoft Akan Cabut Dukungan Office 2021, Catat Tanggalnya! Norwegia Larang Anak SD Pakai AI Agar Tak Lupa Baca Tulis

Headline

badge-check

KESERIUSAN  pemerintah pusat dalam memberikan bantuan terhadap pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat dan khususnya Kota Bogor makin terlihat. Dua anggota DPR RI dapil Bogor-Cianjur pekan lalu beraudiensi di rumah dinas Walikota Bogor, Jalan Pajajaran. Dua anggota DPR RI itu adalah Deding Ishak dan Neng Eem Hafiz Hiz.

Menurut keterangan Deding, dana bantuan untuk pemda sudah tersedia dan siap diberikan untuk memenuhi dan merealisasikan program skala prioriritas yang ada di masing-masing pemerintah daerah. “Dana tersebut khusus dialokasikan untuk perbaikan pembangunan infrastruktur. Semua pengajuan diharapkan akhir maret sudah bisa masuk,” jelasnya.

Selain untuk perbaikan infrastruktur, kata Deding, anggaran tersebut dapat dialokasi pula membantu masyarakat yang memiliki usaha dengan memberikan bantuan modal usaha sehingga mereka yang tergabung dalam kelompok kelompok usaha dapat meningkatkan usahanya. “Bahkan anggaran ini pun dapat diberikan untuk membantu rumah panti asuhan, panti sosial maupun rumah singgah yang berada di Kota Bogor. Ada beberapa kegiatan yang bisa langsung dieksekusi pada tahun ini karena anggaran sudah siap pada tahun 2015 kalaupun tidak, dananya akan dialokasikan pada 2016,” beber Deding.

Di akhir pertemuan, Bima menyampaikan rencana pemkot membuat blue print sistem transportasi Bogor 30 tahun ke depan yang akan dikemas dalam Bogor Transportation Summit. “Sekaligus pada kesempatan ini, kami mengundang politikus asal dapil Bogor, para investor dan para stakeholder untuk bersama sama membahas transportasi dalam Bogor Transportation Summit bulan depan,” ajaknya.

Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim yang akan ditunjuk oleh komisi VII dan komisi VI untuk berkordinasi dengan OPD terkait. Tim akan bekerja untuk fokus kepada program prioritas yang penyelesaiannya bisa diakselarikan dan melakukan cek lapangan bersama-sama. FP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Perkuat Aksi Iklim dan Konservasi Hayati, Indocement Tanam Pohon Lokal

22 June 2026 - 18:19 WIB

PKK Kelurahan Cipete Utara Dukung Gerakan RT/RW Sadar BPJS Ketenagakerjaan

11 June 2026 - 15:30 WIB

Sinergi Tanpa Batas: BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan Polri Perkuat Kolaborasi Demi Layanan Prima Korban Kecelakaan Kerja

10 June 2026 - 14:41 WIB

Resmi Pertamax Naik Jadi Rp 16.250

10 June 2026 - 07:19 WIB

Wamenaker: Kerja di Hari Libur Nasional Wajib Bayar Lembur

26 May 2026 - 21:12 WIB

Trending on Headline