Menu

Dark Mode
Semangat Bulan Muharram 1448 H di Tengah Tantangan Ekonomi Indonesia Pertamina Pastikan Penyaluran BBM di Seluruh SPBU Jabodetabek Tetap Berjalan Optimal Gerak Jalan Sehat Harkopnas Meriah, Ketua DPRD Bogor Apresiasi Peran Koperasi Di Mana Letak Kota Bizantium yang Hilang? OpenAI Respons Gugatan Apple yang Tuding Pencurian Rahasia Dagang Apple Gugat OpenAI atas Tuduhan Pencurian Rahasia Dagang

Kabar Politik

Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional

badge-check


					Aplikasi SMART antar BPPT-PM Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional Perbesar

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor boleh berbangga hati. Pasalnya Pelayanan Perijinan Electronik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor menjadi salah satu yang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi best practice. Itu menandakan perijinan di Kota Bogor merupakan yang terbaik dan akan menjadi percontohan.

Kepala BPPT-PM Denny mengatakan, beberapa daerah sudah menerapkan perijinan elektronik, tetapi di Kota Bogor lebih terpadu dan terintegrasi dari berbagai data. Selain itu, aplikasi perijinan SMART, menjadi nilai lebih di mata KPK. Sistem perijinan pelayanan elektronik SMART semula hanya terintegrasi untuk 13 perijinan saja. Namun sekarang sudah bertambah 18 perijinan hingga total perijinan online sudah mencakup 31 jenis perijinan.

“SMART sudah terintegrasi dengan pajak, sms gateway, bank jabar, Sistem Informasi Perusahaan Online (Sipo) Kementrian Perdagangan, yang membuat semua perijinan lebih transparan,” pungkas Denny usai mendampingi Walikota Bogor Bima Arya setelah melakukan audiensi Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Senin (27/6/2016) di Balaikota Bogor.

Sebelumnya, Korsupgah KPK Untung Wicaksono menjelaskan, terpilihnya BPPT sebagai best practice berawal dari kunjungan KPK pada Februari lalu ke Kota Bogor dan melihat sistem perijinan online BPPT sudah satu pintu. Pada (3/8/2016) mendatang BPPT-PM dengan membawa sistem Pelayanan Perijinan Electroniknya bersama Kota Surabaya dengan contoh e-Planning dan Kabupaten Bogor untuk e-Procurement memaparkan kepada Kepala Daerah baru di Provinsi Bengkulu.

“Kami mencoba mengambil sistem terbaik di setiap daerah yang kemudian akan ditularkan ke daerah lain,” tambah Untung.

Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, BPPT-PM Kota Bogor dinilai yang terbaik menurut KPK karena sistem perijinannya sudah satu pintu dan terpadu. Maka, BPPT-PM diminta untuk berbagi dengan memberikan materi kepada kepala daerah baru. “Saya meminta BPPT-PM untuk mempersiapkan dan mau berbagi ilmu pengetahuannya tentang layanan perijinan. Serta persentasi jangan hanya mengandalkan oral tetapi dilengkapi dengan visualnya,” jelas Bima.#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Rozi Putra Soroti SILPA Dinas Sosial Kota Bogor

8 July 2026 - 19:27 WIB

LGBTQ Jadi Ancaman Non Militer, Dedi Mulyono Desak Wali Kota Bogor Terbitkan Perwali P4S

6 July 2026 - 08:35 WIB

Hadiri Hari Bhayangkara ke-80, Adityawarman Apresiasi Kinerja Polri

1 July 2026 - 08:35 WIB

​Sambut Kepulangan Jamaah Haji Kloter 27, Zenal Abidin: Momentum Indah Sesuai Surat Al-Hajj Ayat 27

30 June 2026 - 08:40 WIB

Penguatan Raperda Perlindungan Anak Kota Bogor, Endah Purwanti Libatkan Komunitas Anak

24 June 2026 - 08:34 WIB

Trending on Kabar Politik