Tidak meratanya pembangunan sarana prasarana pendidikan, khususnya sekolah yang berada di pinggiran mendapat sorotan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Rencananya DPRDakan memanggil kepala dinas pendidikan (kadisdik) serta para kepala sekolah (kepsek) se-Kota Bogor.
“Pendidikan itu hak asasi manusia. Jangan ada pembeda-pembeda. Dirinya tidak mau lagi mendengar ada sekolah-sekolah favorit mendapat tambahan Ruang Kelas Baru (RKB),” kata Ketua Komisi D Dodi setiawan.

Dodi mengaku tidak setuju jika sekolah yang masih bagus diberi bantuan, sementara masih banyak sekolah di daerah pinggiran Kota Bogor yang kondisinya memprihantinkan.
“Sarana prasarana harus merata agar semua anak bisa merasakan pendidikan yang sama,” ujar Dodi.