Panasnya suasana politik di Kota Bogor satu tahun jelang Pilwalkot Bogor 2018, tak menarik niat Sekretaris DPC Demokrat Kota Bogor, Ferro Sopacua untuk mencalonkan diri. Ferro malah menyatakan diri akan menjadi calon presiden (capres, red) 2019 mendatang.
Niat mantan anggota DPRD Kota Bogor ini, mungkin mengagetkan banyak pihak yang mengenalnya. Niatan Ferro nyapres tak lepas dari pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang belum menemukan kata sepakat antara pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR terkait sejumlah isu krusial, terutama mengenai presidential threshold (ambang batas capres). Dan Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai yang masih berkeras agar ambang batas capres dihapuskan.
“Ambang batas capres sebaiknya dihapuskan. Pemerintah jangan ngotot, semua warga berhak menjadi capres, termasuk saya,” tegas Ferro.
Setiap warga negara dan partai politik lanjut Ferro, memiliki hak konstitusi dan tunduk pada konstitusi termasuk Keputusan MK tentang Pemilu serentak berdasarkan perintah UUD Pasal 22E. Dengan demikian, tidak lazim jika masih ada yang bersikukuh menggunakan presidential threshold.
“Kalau ngotot, artinya mengingkari keputusan MK yang sudah final and binding,” tandasnya.
Dengan dihilangkannya ambang batas capres, maka memungkinkan siapa saja bisa menjadi capres. Demokrat memiliki kekhawatiran akan menimbulkan fenomena calon tunggal pada Pemilu 2019 nanti.
Partai Demokrat menilai setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi konstitusi untuk menjadi capres dan caleg melalui partai politik. Apabila presidential threshold disetujui di angka 20-25 persen, itu sama saja seperti menghilangkan hak setiap warga negara.
“Jadi, tidak salah juga jika kita gaungkan ‘Saya Siap Jadi Capres 2019’. Karena itu demokrasi,” tekannya.
Seperti diketahui, pada saat perdebatan RUU Pemilu masih panas di Dewan, Partai Demokrat meramaikan jagat dunia maya. Para kader Demokrat pun menyuarakan penolakannya melalui media Twitter, Instagram, dan Facebook. Mereka pun memakai hashtag #
Selain meramaikan tagar penolakan terhadap presidential threshold seperti yang diinginkan pemerintah dan partai-partai pendukungnya di angka 20-25 persen, kader-kader Partai Demokrat membuat meme. Meme tersebut menyandingkan wajar kader Demokrat dengan tulisan dilengkapi tulisan ‘Saya Siap Jadi Capres 2019’ dan tagar #
Pada rapat Pansus RUU Pemilu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap belum memilih paket isu krusial dan meminta pengambilan keputusan dibawa ke sidang paripurna pekan depan. Namun Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam akun Twitter mengatakan pihaknya memilih paket B. Adapun paket B pilihan keputusan pada isu krusial RUU Pemilu adalah Presidential threshold: 0 persen, Parliamentary threshold: 4 persen, Sistem Pemilu: terbuka, Dapil magnitude DPR: 3-10 dan terakhir Metode konversi suara: kuota harre.=
Partai Demokrat menilai setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi konstitusi untuk menjadi capres dan caleg melalui partai politik. Apabila presidential threshold disetujui di angka 20-25 persen, itu sama saja seperti menghilangkan hak setiap warga negara.
“Jadi, tidak salah juga jika kita gaungkan ‘Saya Siap Jadi Capres 2019’. Karena itu demokrasi,” tekannya.
Seperti diketahui, pada saat perdebatan RUU Pemilu masih panas di Dewan, Partai Demokrat meramaikan jagat dunia maya. Para kader Demokrat pun menyuarakan penolakannya melalui media Twitter, Instagram, dan Facebook. Mereka pun memakai hashtag #
Selain meramaikan tagar penolakan terhadap presidential threshold seperti yang diinginkan pemerintah dan partai-partai pendukungnya di angka 20-25 persen, kader-kader Partai Demokrat membuat meme. Meme tersebut menyandingkan wajar kader Demokrat dengan tulisan dilengkapi tulisan ‘Saya Siap Jadi Capres 2019’ dan tagar #
Pada rapat Pansus RUU Pemilu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap belum memilih paket isu krusial dan meminta pengambilan keputusan dibawa ke sidang paripurna pekan depan. Namun Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam akun Twitter mengatakan pihaknya memilih paket B. Adapun paket B pilihan keputusan pada isu krusial RUU Pemilu adalah Presidential threshold: 0 persen, Parliamentary threshold: 4 persen, Sistem Pemilu: terbuka, Dapil magnitude DPR: 3-10 dan terakhir Metode konversi suara: kuota harre.=
Pratama
