Jogyakarta– Pengelolaan kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kini menjadi perhatian serius setelah berada di bawah kendali Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Langkah mitigasi risiko dan pengelolaan kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun telah masuk dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 melalui skema penugasan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Nano Prawoto, menilai kemampuan Whoosh dalam mengantongi laba bersih menjadi penentu utama agar proyek ini tidak menjadi beban fiskal jangka panjang bagi negara.
“Apabila perusahaan itu bisa mengangsur, ya tidak masalah. Tetapi tetap itu menjadi risiko negara,” ujar Prof. Nano, Jumat (2/10/2026)..
Menurutnya, skenario restrukturisasi utang proyek Whoosh sebelumnya menetapkan tenor pembayaran hingga 80 tahun dengan nilai cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun. Meski besaran cicilan tersebut terlihat kecil jika dibandingkan dengan total kapasitas APBN, Prof. Nano menyoroti dampak jangka panjang yang berpotensi melintasi beberapa generasi (contingent liability).
“Nanti anak cucu kita kalau 80 tahun, ya berarti menanggung risiko utang itu kalau nanti tidak mampu bayar,” ucapnya.
Prof Nano menyebut persoalan mendasar dari keberlanjutan Whoosh berada pada profitabilitas operasionalnya. Jika penerimaan tiket dan komersialisasi tidak mampu menutupi biaya operasional, perawatan, hingga angsuran utang, negara berpotensi turun tangan menombokinya.
Ia pun mewanti-wanti agar penanganan kewajiban proyek infrastruktur ini tidak menggerus alokasi anggaran vital, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
“Celakanya kalau misalkan pengeluaran untuk pendidikan itu dialihkan untuk membayar utang setiap tahun. Kalau misalkan nanti sebagian dananya dialihkan untuk membayar utang, itu secara ekonomi tidak bagus karena indeks pembangunan manusia bisa jadi menurun dalam jangka panjang,” tegasnya.
Meski begitu, Prof. Nano memahami bahwa proyek megah berskala nasional seperti Whoosh tidak semata-mata diukur dari hitung-hitungan finansial jangka pendek, melainkan juga memiliki nilai simbolis atas reputasi dan kedigdayaan bangsa.
“Tapi harus ada perhitungan bisnis yang matang harus tetap diutamakan agar tidak menciptakan defisit fiskal berkepanjangan,” tegasnya lagi.
Menanggapi wacana perpanjangan rute Kereta Cepat menuju Jawa Timur yang sempat dibahas pemerintah bersama pihak Tiongkok, Prof. Nano menyarankan agar skema pembiayaan dan eksekusi proyek dikaji ulang secara mendalam guna menekan skala risiko APBN.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan BUMN manufaktur dalam negeri, seperti PT Industri Kereta Api (INKA), serta menggandeng pihak korporasi swasta untuk berbagi risiko (risk sharing).
“Kalau skemanya memakai keterlibatan industri dalam negeri, misalnya INKA, tentu kita akan mendapatkan value, mendapatkan teknologi, mendapatkan lapangan kerja, dan sebagainya,” kata Prof. Nano.
Kendati demikian, sebaliknya, ia memperingatkan pemerintah agar tidak mengulang pola pinjaman dan pengadaan penuh dari pihak asing tanpa adanya alih teknologi maupun penguatan kapasitas industri domestik.
“Tetapi kalau murni dari Tiongkok, teknologi Tiongkok murni, kemudian utang dari bank Tiongkok, itu tambah runyam menurut saya,” pungkasnya. K-ollf
