Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengurangi kemacetan di kota berjuluk kota sejuta angkot ini. Selain mengkonversi angkutan umum (angkot) menjadi bus Trans Pakuan, dan memaksimalkan bus transpakuan atau buskita. Kini Pemkot Bogor berupaya mempercepat pengembangan percepatan perkeretaapian perkotaan (Trem), termasuk soal skema pembiayaannya.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Pemkot saat ini tengah pembahasan skema pembiayaan trem bersama PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Ka Sub Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Tindak lanjut yang trem, kita sudah ada timnya. Sekarang kami minta pertimbangan dan saran dari DJKA Kemenhub terkait bagaimana sistem kerja sama, operasional dan pendanaannya,” ujar Syarifah.
Sekda mengatakan, dari DJKA Kemenhub menjelaskan ada beberapa metode pembiayaan trem. Sebut saja metode tender langsung dan ada pula metode penugasan kepada BUMD. Dari penugasan kepada BUMD, BUMD bisa melakukan kerja sama lagi dengan pihak ketiga atau swasta, sehingga pendanaannya tidak dari APBD atau Pemkot Bogor hanya sekedar memberikan penyertaan modal saja.
“Trem tidak bisa dibiayai pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, karena trem skalanya lokal bukan seperti KRL atau LRT yang bisa antar kota antar provinsi,” jelasnya.
Syarifah menjelaskan, berdasarkan perhitungan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,7 Triliun untuk membangun trem sepanjang 12 KM. Dengan anggaran sebanyak ini, tentu saja berat bagi Pemkot Bogor jika menggunakan APBD. Tak ayal, Pemkot Bogor sedang mencari sekaligus membedah skema pembiayaan mana yang terbaik.
“Kebutuhan akan trem di Kota Bogor ini sudah dilakukan kajian dan perencanaan dari jauh sebelumnya. Di skala kota trem lebih bagus karena prinsipnya mengurangi kendaraan pribadi dan mengurangi kendaraan umum kecil (angkot) dengan kendaraan yang bisa mengangkut lebih banyak orang. Trem bisa mengangkut sampai 200 orang jadi akan lebih efisien lagi,” katanya. Pratama
