Soal Pokir Kadin Pemkot Sepakat Transparan, Ini Saran Kejari dan Polresta

Setelah sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor sepakat dengan DPRD Kota Bogor soal transparansi pokok pikiran (pokir), kini giliran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang sepakat agar anggaran pokir lebih transparan sehingga penunjukan rekanan bisa lebih fair atau adil, Rabu (28/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi jasa konstruksi kembali berdiskusi menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya terkait distribusi pekerjaan Pokir di Kota Bogor, diskusi lebih mengarah kepada upaya agar proses pendistribusian pekerjaan Pokir DPRD Kota Bogor sesuai dengan prosedur dan tata kelola yang normatif. Sehingga tidak terjadi mal prosedur yang pada akhirnya mengakibatkan tidak maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan sehingga masyarakat dirugikan.

Baca juga:

Wali Kota Bogor Ajak Kadin Terus Bersinergi

Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, pertemuan dengan KADIN Kota Bogor bersama para asosiasi usaha jasa kontruksi adalah agar penunjukan langsung (PL) anggaran Pokir ini lebih transparan. Karena itu dirinya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar meminta pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (Apgakum) supaya tidak ada kekhawatiran saat mengalokasikan serta penunjukan rekanan.

“Ya, itu penunjukan rekanan jangan sampai berbau tidak fair. Jadi kami harus mulai sampai ke depannya good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, itu harus diterapkan juga di permasalahan pokir,” ungkap Dedie.

Dedie melanjutkan, untuk anggaran pokir dari tahun sebelumnya menurun drastis karena pandemi Covid-19, tinggal ke depan pendampingan Apgakum, bisa konsultasi juga dengan BPK dan BPKP supaya tidak ada kekhawatiran dari pelaku usaha perihal adanya kecurangan. Kemudian yang kedua, dirinya meminta teman KADIN, kalau ada anggota asosiasi yang disinyalir memperjualbelikan proyek tolong diblacklist.

“Untuk ranah itu, karena yang tahu teman-teman kadin. Kami sudah menerapkan aturan, mereka yang ditunjuk memenangkan pekerjaan harus datang sendiri. Semisal direktur utamanya langsung, tidak boleh diwakilkan. Jangan semuanya disalahkan kepada pihak OPD, belum tentu pimpinan OPD nya tahu langsung. Harus ada input dari KADIN juga,” jelas Dedie.

Sementara itu, Ketua KADIN Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi mengapresiasi KADIN Kota Bogor bisa diterima dengan baik oleh Pemkot Bogor.  Ke depannya Almer berharap ingin ciptakan iklim usaha yang kondusif di Kota Bogor. Terlebih Kadin dan Pemkot bogor telah sama – sama menandatangani MOU, yang prinsipnya agar Pemkot dan Kadin dapat bekerjasama dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah .

Baca juga:

Bahas Pokir, Kadin dan DPRD Gelar Pertemuan

“Teman-teman di pengusaha jasa konstruksi juga dapat bekerja secara profesional sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan dari SKPD sendiri temen-temen berharap komunikasi yang baik agar ke depannya bisa lebih baik. Tadi juga ada masukan dari pak Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yaitu agar pekerjaan-pekerjaan, khususnya pekerjaan Pokir bisa dimonitor oleh Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP dan inspektorat. Agar tata kelolanya sesuai dengan regulasi yang ada,” jelas Almer.

Almer menambahkan, pihaknya  segera beraudensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor, paska pertemuan dengan Pemkot Bogor ini.

“Ya, mudah-mudahan temen dari anggota luar biasa (ALB) KADIN bisa diterima oleh ketua DPRD,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih mengatakan, pertemuan dengan KADIN Kota Bogor membahas soal Pokir dan memang ada arahan dari Wakil Wali Kota Bogor.

“Tadi arahan, agar bersinergi. Salah satunya membahas pokir,” singkatnya.

Di lain tempat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, untuk komunikasi dengan KADIN Kota Bogor tidak ada masalah. Untuk pelaksanaan kegiatan ada catatan penting, yakni pekerjaannya harus dilakukan dengan baik. Tentunya tertib administrasinya, tertib anggarannya, tertib waktunya dan tertib mutunya.

“Ya, kami sih, sudah nyambung dari awal. Berkomunikasi berkenaan dengan kegiatan, yang penting pekerjaannya dilakukan dengan baik. Tertib administrasinya, tertib anggarannya, tertib waktunya dan tertib mutunya, itu saja. Point yang disampaikan tadi secara umum tidak hanya ke Dishub saja. Jadi berkenaan dengan harapan-harapan, mereka ingin sinergisitas tentang pembangunan di Kota Bogor,” jelas Eko.

Sebelumnya KADIN juga sudah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor Sekti Anggraini bersama jajaran dan Plt Kapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan. Kajari Kota Bogor maupun Plt Kapolresta Bogor Kota memberikan masukan kepada pelaku usaha jasa konstruksi Kota Bogor untuk tetap menempuh mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan regulasi yang ada, dalam menghadapi berbagai persoalan di jasa konstruksi khususnya persoalan mekanisme prosedur pendistribusian pokir tersebut. Terlebih semangat transparansi yang sudah diutarakan dan disepakati pemkot bogor agar mekanismenya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Dicontohkan semisal asosiasi bisa membuat laporan secara resmi kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor, ketika mendapati adanya informasi dugaan pelanggaran untuk diproses sesuai tupoksinya. Begitupun mekasime aduan kepada lembaga aparat penegak hukum dapat ditempuh dengan mekanisme yang telah diatur dalam regulasi yang ada, sehingga semua berjalan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

Penulis Pratama

Editor Aldho Herman

image_pdfimage_print
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *