Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Saat ini, Kota Bogor mengusung visi Bogor Beres, Bogor Maju yang dijabarkan melalui empat misi, yakni Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar. Visi dan misi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan program Asta Cita pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, Pemkot Bogor harus memastikan setiap indikator keberhasilan dapat terukur dan merepresentasikan berbagai upaya yang telah dilakukan.
“Sejak tahun 2020, kami mencoba memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pemerintahan mulai beralih menjadi pemerintahan berbasis elektronik. Kami mencoba mengalihkan sistem pemerintahan yang sifatnya konvensional menjadi elektronik. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, indeks SPBE-nya termasuk yang tertinggi di Indonesia,” ujar Dedie Rachim saat memberikan penjelasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi dan pengawasan pelayanan publik serta penerapan zona integritas, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, hampir seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Bogor telah menerapkan sistem berbasis elektronik. Sistem tersebut kemudian diperluas melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ke depan akan dikembangkan menuju interoperabilitas antarsistem. Dengan demikian, berbagai layanan dapat terintegrasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih optimal.
“Sehingga ke depan kami akan mencoba memastikan bahwa pelayanan ini benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dedie Rachim menambahkan, pada prinsipnya seluruh pelayanan publik membutuhkan basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
Saat ini, Pemkot Bogor tengah melakukan pemadanan data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun basis data sentral Kota Bogor.
Sejumlah hal turut menjadi pembahasan dalam kunjungan tersebut, di antaranya pelayanan dasar, basis data, usulan, serta berbagai aspirasi yang disampaikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, yang hadir bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait, menyampaikan bahwa melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dapat berjalan optimal dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dari hasil pembahasan bersama, berbagai indikator, masukan, aspirasi, dan data telah diterima untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat.
“Makanya kita membawa Ombudsman RI juga untuk melihat bagaimana kesiapan aparaturnya di sini. Kita kaitkan juga dengan KemenPANRB, Kemendagri, dan berbagai kebijakan yang mendasari pelayanan publik,” ujarnya.
Selanjutnya, berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik tersebut akan dibahas lebih lanjut di Komisi II DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan juga akan mencakup berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah.kmf
