Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor saat ini tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor, dan sudah memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Komunikasi Pelanggan, rabu (3/3/21).
Ketua Pansus Raperda Pelayanan Air Minum Tirta Pakuan Laniasari mengatakan, pihaknya cukup banyak mendapat masukan yang disampaikan peserta rapat, yang akan menjadi bahan pembahasan di internal pansus.
“Cukup banyak masukan yang disampaikan masyarakat, terkait poin sosial dan kemudian tentang perluasan jaringan pelayanan air minum karena itu bagian untuk capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red) 2024,” kata Laniasari.
Mayoritas masukan lanjutnya, mengenai perbedaan tarif di kawasan yang sama. Seperti jumlah keluarga sama, tetapi berbeda tarif yang dibebankan dalam rekening tagihan air. Di samping itu, ada juga kebutuhan air di wilayah yang belum tercakup layanan Perumda Tirta Pakuan.
“Raperda ini dibuat guna penyesuaian dengan Perda 2/2014 dan Permendagri 71/2016. Mengingat sudah ada perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perumda. Untuk pasal per pasal nanti akan dibahas di internal pansus. Termasuk dengan bagian hukum, Perumda Tirta Pakuan dan dibantu staf ahli,” ujarnya.
penulis pratama
editor aldho Herman
