KORDINASI dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) seperti yang dilaunching pada Rabu (14/04) di Kota Bogor akan menjadi model pencegahan korupsi di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, pada saat menjadi pembicara di acara launching Korsupgah bersama KPK dan BPKP di ruang rapat 3 Balaikota Bogor.
Bahkan, menurut Tjahyo, pihaknya akan melakukan instruksi kepada kepada daerah. “Ini sebagai bentuk langkah pencegahan karena perlu kiranya diketahui ada beberapa fakta yang memprihatinkan terkait kondisi di daerah seperti ada sekitar 400 pejabat daerah yang terkena kasus hukum,” jelasnya. Belum lagi, lanjut Tjahyo, hanya sepersekian kecil daerah yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan yang baik.
Untuk itu, kata Tjahyo, perlu terus dilakukan sosialisasi pencegahan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Kementrian Dalam Negeri sendiri, telah merancang kerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan KPK dalam proses seleksi penerimaan IPDN.
Pada bagian lain, Tjahyo mengingatkan para kepala daerah untuk memahami dengan baik area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran dan penyaluran dana hibah dan bansos. “Pemahaman ini penting untuk mencegah para kepala daerah terjebak kasus hukum,” jelasnya.CR
