Berlarutnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), meski sudah disepakati digelar Kongres Persatuan. Hal ini membuat pihak Ketua Umum versi KLB Zulmansyah Sekedang mengusulkan agar dilaksanakan percepatan Kongres Persatuan PWI. Hal tersebut disampaikannya.
Menurut Zulmansyah, seharusnya jelang Kongres Persatuan tidak ada lagi statmen apapun yang bisa menimbulkan konflik baru dari kedua belah pihak, namun kemarin ada pernyataan dari Hendry Ch Bangun (HCB) yang mengklaim dirinya sebagai ketua umum PWI yang sah.
“Banyak wartawan di daerah tidak mengetahui bahwa Hendry sudah diberhentikan sebagai anggota PWI. Maka, secara otomatis, dia juga tidak lagi menjabat ketua umum,” kata Zulmansyah, di Jakarta, Ahad (15/6/2025).
Pemecatan terhadap Hendry, lanjut dia, dilakukan melalui tiga jalur organisasi resmi, yakni Dewan Kehormatan PWI Pusat, PWI Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah keanggotaannya, dan forum Kongres Luar Biasa (KLB).
Bahkan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Maret 2025 memperkuat keputusan DK PWI Pusat, bahwa pemecatan Hendry sebagai anggota PWI sudah final.
Dasar pemberhentian tersebut, menurut Zulmansyah, terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan penerimaan dan pemberian insentif atau “cashback” dari dana bantuan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bersumber dari Forum Humas BUMN. Tak hanya itu, Hendry juga disebut menolak keputusan Dewan Kehormatan, melakukan pemecatan terhadap pengurus DK, serta membentuk lembaga tandingan secara sepihak.
“Tindakan-tindakan tersebut dinilai melanggar konstitusi organisasi,” ujar Zulmansyah, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Wina Armada Sukardi.
Zulmansyah menyayangkan pernyataan Hendry yang muncul sehari setelah penandatanganan kesepakatan bersama di Dewan Pers untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan PWI. Pernyataan tersebut, menurutnya, bertolak belakang dengan semangat rekonsiliasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
“Kalau begini, lebih baik Kongres dipercepat. Kalau bisa bulan Juli, tidak perlu menunggu Agustus,” katanya.
Sebelumnya, dua kubu yang berselisih di tubuh PWI telah menandatangani Kesepakatan Jakarta di kantor Dewan Pers. Dalam kesepakatan itu, kedua pihak sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan PWI paling lambat pada 30 Agustus 2025. Pratama
