Yogyakarta-Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo memberikan klarifikasi tegas menanggapi berbagai kritik dan narasi di media sosial terkait penanganan aksi massa berujung ricuh di Yogyakarta pada Senin (10/11/2026).
Sebagaimana diketahui, kericuhan ini bermula dari aksi penyerangan anarkis menggunakan lemparan batu dan bom molotov oleh sekelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY.
Menghadapi situasi yang dinilai mengancam keselamatan umum, pihak kepolisian mengerahkan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.
“Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang,” ujar Irjen Pol Langgeng dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026) malam.
Dari total 154 orang yang diamankan, latar belakang mereka tercatat sangat beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak di bawah umur.
“Penanganan terhadap anak di bawah umur dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak,” jelasnya.
Terkait video viral yang menyebutkan kendaraan taktis (rantis) polisi merangsek masuk ke dalam area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Langgeng membantah keras. Menurutnya, massa yang dihalau dari kawasan Malioboro sempat melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM.
Pasalnya, saat petugas melakukan pengejaran, massa berlari memasuki perbatasan area kampus. Mengetahui hal tersebut, aparat kepolisian memilih menahan diri dan tidak menggunakan tindakan represif seperti gas air mata atau water cannon. Polisi memilih jalur negosiasi hingga massa membubarkan diri menjelang pagi hari.
“Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” ungkap Langgeng.
Klarifikasi Soal Keterlibatan Ormas
Sementara mengenai keterlibatan elemen masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) yang berhadapan dengan massa aksi, Kapolda menegaskan tidak ada unsur mobilisasi dari pihak kepolisian. Kemunculan warga murni didasari rasa kepemilikan lokal terhadap ruang publik Yogyakarta yang merasa terganggu akibat aksi anarkis.
“Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah menghimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan,” ungkapnya.
Ia juga meluruskan bahwa Jaga Warga bukanlah ormas represif, melainkan sistem keamanan lingkungan berbasis desa setara dengan Pecalang di Bali yang dibentuk oleh kepala desa untuk membantu menjaga ketertiban, kebencanaan, serta kegiatan sosial masyarakat.
“Jaga Warga ibaratnya sama Pecalang yang di Bali buat jaga ketertiban di lingkungannya masing-masing,” tegas Langgeng.
Imbas kericuhan ini turut mendapat perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang mengecek langsung ke lapangan pada Rabu dini hari. Kapolri menyoroti aksi massa yang masih berbuat rusuh hingga pukul 01.00 WIB, padahal batas waktu penyampaian aspirasi telah diberikan secara rasional hingga pukul 19.00 WIB.
Untuk menjamin transparansi, Polda DIY menggelar perkara secara terbuka dengan melibatkan pengawas eksternal guna memilah pihak yang harus diproses hukum maupun yang dipulangkan.
“Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman,” pungkas Langgeng. olliv
