Warga Kota Bogor tak lama lagi bakal mengikuti dan mengawal kontestasi politik. Jajaran Komisi Pemilihan Umum pun mulai sibuk dengan berbagai persiapannya, seperti apa?
Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin menuturkan, tahapan pemilu saat ini sudah ke tahap penetapan peserta pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu, untuk selanjutnya di tahun 2023 sampai 2024 mengenai penetapan PPK dan PPS, pemutakhiran data pemilih, penetapan daerah pemilihan, pencalonan DPR, DPD, dan DPRD, kampanye hingga pencoblosan.
KPU Kota Bogor, kata Samsudin, terus melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan PKPU tersebut. “Ada 17 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi administrasi dan faktual di antaranya 9 parpol parlemen dan 8 parpol non parlemen,” katanya, kemarin.
Samsudin menambahkan, bahwa salah satu unsur atau pihak yang sangat strategis untuk bisa membantu mensosialisasikan apa yang pihaknya, telah lakukan, dan yang akan dilakukan adalah media.
Dirinya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang telah hadir, diantaranya PWI Kota Bogor dan IJTI Bogor Raya, untuk bersilaturahmi dan kiranya dapat membantu mensosialisasikan informasi ter-update KPU Kota Bogor.
“Semakin banyak masyarakat yang tahu, bisa menjadikan masyarakat Aware dan peduli hingga akhirnya membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu,” tuturnya.
Samsudin berharap seluruh masyarakat, khususnya Kota Bogor, turut serta menyukseskan pemilu yang akan datang.
Ketua PWI Kota Bogor, Arihta U. Surbakti mengatakan, ada ruang abu-abu terkait keberadaan insan pers menjelang pemilihan umum. Ruang antara wartawan sebagai warga negara yang memiliki hak politik, memilih dan dipilih, serta menjaga netralitas, independensi juga profesionalitas.
Menurut Ari, kekuatan pers, antara lain melalui proses pembingkaian (framing), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan lain-lain.
Dengan demikian, media punya potensi menjadi termometer politik, membuat situasi panas, dingin atau adem. Media bisa merekonstruksi realitas, tapi juga bisa menghadirkan hiperealitas.
“Berita yang benar dan berpijak kepada kebenaran bukanlah hasil reproduksi sebuah peristiwa semata, namun buah dari pergulatan dan dialetika intens peristiwa dengan daya nalar wartawan. Wartawan pada hakekatnya harus selalu bersikap kritis, peka, ingin tahu yang besar pada setiap persoalan dan peristiwa. Namun, sikap tersebut harus murni karena kecintaannya terhadap profesi, sehingga Marwah dan independensi wartawan juga medianya tetap terjaga, terutama dalam momen pemilihan umum,” jelas Ari.
Untuk itu, terang Ari, dalam menulis atau menyiarkan informasi, wartawan hendaknya selalu berusaha memberikan tempat terhadap suara yang beragam atau cover both side. Wartawan juga akan menjaga independensinya dari intervensi atau pengaruh pihak lain, khusus-nya terkait kepentingan kekuasaan dan uang. Independensi tidak sama artinya dengan tidak memihak.
“Wartawan bukan berpihak pada orang atau kelompok, tetapi pada kebenaran, keadilan, dan perdamaian, kunci independensi bagi jurnalis adalah setia pada kebenaran. Kesetiaan inilah yang membedakan wartawan dengan juru penerangan atau propaganda. Independensi ini juga yang harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan,” paparnya. (Penulis Yudi Budiman: Editor RB Adhiyaksa)
