Menu

Dark Mode
BMKG Sebut Asap Karhutla Kalbar Berpotensi Menyeberang ke Malaysia Agen AI Anthropic dan OpenAI Lepas Kendali saat Diuji Penangkap Lele Jumbo Meresahkan akan Dikasih Duit Pemerintah Unik! Hotel Ini Dirancang ‘Menghilang’ di Gurun Namibia 3 Sosok Genius di Balik Ledakan AI China, Silicon Valley Ketar-ketir Misteri Sedikit Ular Bisa Menguasai Seluruh Pulau Guam

Kabar Politik

Bima: Usut Tuntas Perbedaan Angka PPDB Online

badge-check


					Bima: Usut Tuntas Perbedaan Angka PPDB Online Perbesar

Walikota Bogor, Bima Arya meminta kepala Dinas Pendidikan agar mengusut adanya laporan dari masyarakat terkait perbedaan angka di dakol dan angka setelah di upload. Hal tersebut diungkapkan Bima saat melakukan monitoring ke Dinas Pendidikan, Selasa (6/7).

Perbedaan tersebut menurutnya bisa disebakan beberapa hal, “Apakah memang ada ketidaksesuaian data antara Pustekom dengan Provinsi atau apakah ada kesalahan teknis,” ujarnya. “Ataukah memang ada permainan,” imbuhnya.

Dibeberkan Bima perubahan angka yang terjadi yaitu di data kolektifnya kecil tetapi setelah di upload menjadi besar. “Setelah saya cek tidak mungkin disini merubah, yang merubah itu di provinsi,” ulasnya. “Disini tidak ada yang punya akses ke sistem,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Bima, masalah ini akan ditelusuri. “Artinya kita akan melihat dulu Surat Keputusan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nilai upload terakhir. Kalau tidak sesuai saya minta agar dilakukan pengecekan,” pungkasnya. (Tria/Lani)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Aklamasi Rusli Pimpin Golkar Kota Bogor

31 July 2026 - 20:14 WIB

Rusli Calon Tunggal Ketua DPD Golkar Kota Bogor

30 July 2026 - 21:33 WIB

Resmi, Pendaftaran Calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Dibuka

28 July 2026 - 22:18 WIB

DPRD Kota Bogor Desak Pemkot Percepat Penanganan Lonjakan Kasus HIV

27 July 2026 - 10:15 WIB

Ketua DPRD Kota Bogor Apresiasi Konsistensi GMKB Tebar Kebaikan di HUT ke-6

26 July 2026 - 09:46 WIB

Trending on Kabar Politik